Anggaran DKPP untuk Pilkada Kurang Rp137 Miliar

MENDAGRI Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih kurang. Hal itu diungkapkannya seusai bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (13/1). "Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp147 milliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 Milliar, " ujar Tito seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemendagri yang diterima pada Senin (13/1). Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, karena itu DKPP membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Mendagri juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP. "Adanya DKPP pada 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran," ujarnya. Meski demikian, ia menjamin tak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP dan tak akan memengaruhi independensi DKPP. Kemendagri, imbuhnya, hanya mengawasi penggunaan anggaran DKPP. "Tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja," pungkasnya. (OL-8) Let's block ads! (Why?)

 Anggaran DKPP untuk Pilkada Kurang Rp137 Miliar

MENDAGRI Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih kurang. Hal itu diungkapkannya seusai bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (13/1).

"Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp147 milliar, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 Milliar, " ujar Tito seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemendagri yang diterima pada Senin (13/1).

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, karena itu DKPP membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Mendagri juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP.

"Adanya DKPP pada 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran," ujarnya.

Meski demikian, ia menjamin tak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP dan tak akan memengaruhi independensi DKPP. Kemendagri, imbuhnya, hanya mengawasi penggunaan anggaran DKPP.

"Tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja," pungkasnya. (OL-8)

Let's block ads! (Why?)