APBD Perubahan NTB Tahun 2020 Masih Prioritaskan Penanganan Covid-19 | Talikanews.com

Mataram, Talikanews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, masih memprioritaskan penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Rapat Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Kamis, 27 Agustus 2020. Dihadapan Anggota DPRD, Rohmi menjelaskan, pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 Miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari realokasi seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah. Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp 302,98 miliar lebih, yang dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 79,28 miliar lebih. Kemudian, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 miliar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta dan Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS gemilang) sebesar Rp 130,70 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 Miliar lebih. “Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 99,05 miliar lebih, yang rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” paparnya. Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 pada pos Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (BL-OPD) lanjutnya sebesar Rp 623 miliar lebih. Dana tersebut, tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM dan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang), yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap Penanganan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk beasiswa on-going dan aktivitas pendidikan dilakukan secara daring/online. Rohmi memastikan bahwa proses belajar mengajar/perkuliahan tetap berlangusng meskipun melalui daring/online, sehingga bantuan beasiswa untuk biaya kuliah harus tetap dialokasikan dengan memperoleh keringanan (diskon), termasuk biaya hidup mahasiswa on-going mengalami penyesuaian. Rohmi juga mengatakan, masukan dan saran Fraksi-Fraksi di DPRD itu akan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan dan pembangunan di waktu mendatang. “Jika membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, Pemprov NTB bersedia untuk melakukan penyempurnaan koordinasi dan sinergitas dengan legislatif,” tutupnya.(TN-red)

APBD Perubahan NTB Tahun 2020 Masih Prioritaskan Penanganan Covid-19 | Talikanews.com

Mataram, Talikanews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, masih memprioritaskan penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Rapat Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Kamis, 27 Agustus 2020.

Dihadapan Anggota DPRD, Rohmi menjelaskan, pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 Miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari realokasi seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.

Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 yang dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp 302,98 miliar lebih, yang dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 79,28 miliar lebih.

Kemudian, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 miliar, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta dan Penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS gemilang) sebesar Rp 130,70 miliar lebih, dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 Miliar lebih.

“Sisa anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 99,05 miliar lebih, yang rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” paparnya.

Sedangkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 pada pos Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah (BL-OPD) lanjutnya sebesar Rp 623 miliar lebih. Dana tersebut, tetap diarahkan penggunaannya untuk perlindungan dan penanganan kesehatan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM/IKM dan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang), yang sekaligus memberikan dukungan langsung terhadap Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk beasiswa on-going dan aktivitas pendidikan dilakukan secara daring/online. Rohmi memastikan bahwa proses belajar mengajar/perkuliahan tetap berlangusng meskipun melalui daring/online, sehingga bantuan beasiswa untuk biaya kuliah harus tetap dialokasikan dengan memperoleh keringanan (diskon), termasuk biaya hidup mahasiswa on-going mengalami penyesuaian.

Rohmi juga mengatakan, masukan dan saran Fraksi-Fraksi di DPRD itu akan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penyempurnaan dan pembangunan di waktu mendatang.

“Jika membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, Pemprov NTB bersedia untuk melakukan penyempurnaan koordinasi dan sinergitas dengan legislatif,” tutupnya.(TN-red)