Babak Baru Pertarungan UU Cipta Kerja di Hadapan Hakim Konstitusi

Polemik Bab Ketenagakerjaan Undang-undang Cipta Kerja mulai memasuki babak baru. Serikat pekerja siap mengajukan judicial review alias peninjauan kembali aturan sapu jagat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan beberapa serikat telah memutuskan untuk tak ikut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan UU Cipta Kerja. Mereka beralasan ingin menempuh opsi gugatan ke MK sebagai langkah awal. Padahal Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengajak buruh, pengusaha, dan akademisi dalam menyusun tiga RPP turunan UU Cipta Kerja. Namun serikat pekerja memiliki argumentasi sendiri. “Kontradiktif juga kalau ikut (susun RPP), mengapa ikut merancang apa yang kami tolak,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh indonesia (KSBSI) Elly Rosita kepada Katadata.co.id, Kamis (15/10). Saat ini buruh sedang menunggu penomoran UU Cipta Kerja sebelum membawa pasal yang dianggap kontroversial ke MK. Tak hanya uji materil, mereka akan mengajukan uji formil aturan ini. “Karena proses pembentukannya kami anggap melanggar UU Nomor 11 Tahun 2011 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono, Kamis (15/10). Terkait uji materil, Kahar masih enggan menyebut pasal secara spesifik lantaran khawatir draf aturan terbaru berubah lagi. Meski demikian ia menyinggung 10 substansi yang kemungkinan akan dibawa ke MK. Kesepuluh substansi tersebut adalah upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja alih daya (outsourcing), waktu kerja, sanksi pidana, tenaga kerja asing, cuti serta upah atas hak cuti, dan jaminan sosial. Dalam draf UU Cipta Kerja yang berisi 812 halaman, ketentuan upah minimum diatur dalam Pasal 88C-88E, 90A, dan 90B. Aturan pesangon diatur dalam Pasal 156-157, PKWT masuk dalam Pasal 56, 57, dan 59 ayat (2). Ketentuan PHK masuk dalam Pasal 151, 153, 154A, 157 ayat (2), dan 160 ayat (3). Aturan outsourcing diatur dalam Pasal 66, sedangkan waktu kerja masuk dalam Pasal 77 dan 78. Aturan TKA diatur dalam Pasal 42, 45, 47, dan 49. Ketentuan cuti masuk dalam Pasal 79 dan 156 ayat (4). Adapun buruh mempermasalahkan potensi tabrakan aturan sehingga mereka berpotensi tak mendapatkan jaminan sosial. “Misalnya kalau kontrak kerja bebas, tiga bulan bekerja dipecat dan nantinya dikontrak lagi, bisa kehilangan jaminan pensiun,” kata Kahar. Sedangkan dalam ketentuan pidana, buruh menyoroti beberapa pasal yang tak ada dalam draf. Salah satunya Pasal 167 yang mengatur kewajiban pengusaha wajib memberi uang dua kali pesangon jika tak mengikutsertakan buruh PHK pada program pensiun. Dalam Pasal 184 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengsuaha yang tak memenuhi kewajiban tersebut terancam pidana penjara paling lama lima tahun. “Isunya terutama pada pasal yang dihapus,” kata Kahar. Adapun Ketua Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas beberapa hari lalu sempat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 161 hingga 172 telah dikembalikan ke UU Ketenagakerjaan. Sedangkan Elly mengatakan beberapa pasal yang berpotensi dibawa ke MK adalah yang memiliki substansi ambigu. Dia mencontohkan Pasal 88C ayat (4) yang mengatur formulasi upah minimum provinsi dengan frasa inflasi atau pertumbuhan ekonomi. “Takutnya ini dianggap jadi pilihan,” kata dia. Memenuhi Syarat Sedangkan Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan UU Cipta Kerja telah memenuhi syarat digugat. Salah satunya adalah uji formil lantaran proses perundangan yang menurutnya memerlukan waktu panjang dan partisipasi banyak pemangku kepentingan. Dia membandingkan UU Cipta Kerja yang dibahas 9 bulan dengan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum juga sah meski pembahasannya memakan waktu empat tahun. “Kalau prosesnya ternyata kacau, bisa dibatalkan MK,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini dalam sebuah diskusi, Kamis (15/10). Dia juga mengatakan putusan MK masih bersifat final dan mengikat. Sebelumnya mulai muncul kekhawatiran beberapa pihak bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 akan membuat putusan MK tak bertaji lagi. “Itu sudah jelas di konstitusi,” katanya merujuk pada Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945. Senada dengan Bivitri, MK memastikan bahwa putusannya bersifat mengikat dan final sesuai amanat UUD 1945. “MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Harus ditaati, dihormati, dan dilaksanakan,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, Selasa (13/10) dikutip dari Antara. Sedangkan Ketua MK 2003-2008 Jimly Asshiddiqie juga mengatakan putusan pengujian UU yang menyebabkan perubahan norma tidak memerlukan eksekusi. Ini berarti tanpa tindak lanjut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika putusan dikabulkan maka UU otomatis berubah. Kahar mengatakan langkah lain adalah mendorong Presiden dan legislatif mengkaji u

Babak Baru Pertarungan UU Cipta Kerja di Hadapan Hakim Konstitusi

Polemik Bab Ketenagakerjaan Undang-undang Cipta Kerja mulai memasuki babak baru. Serikat pekerja siap mengajukan judicial review alias peninjauan kembali aturan sapu jagat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan beberapa serikat telah memutuskan untuk tak ikut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan UU Cipta Kerja. Mereka beralasan ingin menempuh opsi gugatan ke MK sebagai langkah awal.

Padahal Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengajak buruh, pengusaha, dan akademisi dalam menyusun tiga RPP turunan UU Cipta Kerja. Namun serikat pekerja memiliki argumentasi sendiri.

“Kontradiktif juga kalau ikut (susun RPP), mengapa ikut merancang apa yang kami tolak,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh indonesia (KSBSI) Elly Rosita kepada Katadata.co.id, Kamis (15/10).

Saat ini buruh sedang menunggu penomoran UU Cipta Kerja sebelum membawa pasal yang dianggap kontroversial ke MK. Tak hanya uji materil, mereka akan mengajukan uji formil aturan ini.

“Karena proses pembentukannya kami anggap melanggar UU Nomor 11 Tahun 2011 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono, Kamis (15/10).

Terkait uji materil, Kahar masih enggan menyebut pasal secara spesifik lantaran khawatir draf aturan terbaru berubah lagi. Meski demikian ia menyinggung 10 substansi yang kemungkinan akan dibawa ke MK.

Kesepuluh substansi tersebut adalah upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja alih daya (outsourcing), waktu kerja, sanksi pidana, tenaga kerja asing, cuti serta upah atas hak cuti, dan jaminan sosial.

Dalam draf UU Cipta Kerja yang berisi 812 halaman, ketentuan upah minimum diatur dalam Pasal 88C-88E, 90A, dan 90B. Aturan pesangon diatur dalam Pasal 156-157, PKWT masuk dalam Pasal 56, 57, dan 59 ayat (2).

Ketentuan PHK masuk dalam Pasal 151, 153, 154A, 157 ayat (2), dan 160 ayat (3). Aturan outsourcing diatur dalam Pasal 66, sedangkan waktu kerja masuk dalam Pasal 77 dan 78.

Aturan TKA diatur dalam Pasal 42, 45, 47, dan 49. Ketentuan cuti masuk dalam Pasal 79 dan 156 ayat (4). Adapun buruh mempermasalahkan potensi tabrakan aturan sehingga mereka berpotensi tak mendapatkan jaminan sosial.

“Misalnya kalau kontrak kerja bebas, tiga bulan bekerja dipecat dan nantinya dikontrak lagi, bisa kehilangan jaminan pensiun,” kata Kahar.

Sedangkan dalam ketentuan pidana, buruh menyoroti beberapa pasal yang tak ada dalam draf. Salah satunya Pasal 167 yang mengatur kewajiban pengusaha wajib memberi uang dua kali pesangon jika tak mengikutsertakan buruh PHK pada program pensiun.

Dalam Pasal 184 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengsuaha yang tak memenuhi kewajiban tersebut terancam pidana penjara paling lama lima tahun. “Isunya terutama pada pasal yang dihapus,” kata Kahar.

Adapun Ketua Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas beberapa hari lalu sempat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 161 hingga 172 telah dikembalikan ke UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan Elly mengatakan beberapa pasal yang berpotensi dibawa ke MK adalah yang memiliki substansi ambigu. Dia mencontohkan Pasal 88C ayat (4) yang mengatur formulasi upah minimum provinsi dengan frasa inflasi atau pertumbuhan ekonomi. “Takutnya ini dianggap jadi pilihan,” kata dia.

Memenuhi Syarat

Sedangkan Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan UU Cipta Kerja telah memenuhi syarat digugat. Salah satunya adalah uji formil lantaran proses perundangan yang menurutnya memerlukan waktu panjang dan partisipasi banyak pemangku kepentingan.

Dia membandingkan UU Cipta Kerja yang dibahas 9 bulan dengan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum juga sah meski pembahasannya memakan waktu empat tahun.

“Kalau prosesnya ternyata kacau, bisa dibatalkan MK,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini dalam sebuah diskusi, Kamis (15/10).

Dia juga mengatakan putusan MK masih bersifat final dan mengikat. Sebelumnya mulai muncul kekhawatiran beberapa pihak bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 akan membuat putusan MK tak bertaji lagi. “Itu sudah jelas di konstitusi,” katanya merujuk pada Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945.

Senada dengan Bivitri, MK memastikan bahwa putusannya bersifat mengikat dan final sesuai amanat UUD 1945. “MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Harus ditaati, dihormati, dan dilaksanakan,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, Selasa (13/10) dikutip dari Antara.

Sedangkan Ketua MK 2003-2008 Jimly Asshiddiqie juga mengatakan putusan pengujian UU yang menyebabkan perubahan norma tidak memerlukan eksekusi. Ini berarti tanpa tindak lanjut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika putusan dikabulkan maka UU otomatis berubah.

Kahar mengatakan langkah lain adalah mendorong Presiden dan legislatif mengkaji ulang aturan ini. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Meski demikian Bivitri mengatakan penerbitan Perppu akan sulit dilakukan.  “Masalahnya Presiden yang ingin UU ini,” katanya.

Let's block ads! (Why?)