Duh, 257.455 Liter BBM Subsidi Diselewengkan di 3 Daerah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga Mei 2022 telah mencapai 257.455 liter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mencatat setidaknya terdapat tiga provinsi dengan tingkat penyelewengan BBM bersubsidi terbesar di Indonesia. Provinsi tersebut diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat dan Jambi dengan jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter. Di mana menurut Erika sebanyak 231.455 liter merupakan volume barang bukti yang memenuhi unsur pidana pasal 54 dan 55 UU No.22/2001 jo UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan 26.000 liter yang tidak memenuhi unsur pidana pada kegiatan usaha hilir migas. "Beberapa provinsi ini selalu menjadi provinsi dengan kasus terbesar seperti kita lihat di sini bahwa selama pemberian keterangan ahli di tahun 2022 ini provinsi jatim, jabar dan jambi merupakan 3 provinsi tertinggi terhadap jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Kamis (23/6/2022). Adapun berdasarkan paparan nya hingga Mei 2022, penyimpangan penyaluran BBM solar bersubsidi tercatat mencapai 176.783 liter. Kemudian BBM oplosan sebesar 49.422 liter, lalu minyak tanah bersubsidi sebesar 3.925 liter, BBM RON 90 mencapai 875 liter. Sementara, penyimpangan distribusi BBM solar non subsidi yang memenuhi unsur pidana yakni tercatat sebesar 450 liter. Kemudian dugaan penyimpangan BBM solar non subsidi yang tidak memenuhi unsur pidana sebesar 26.000 liter. [Gambas:Video CNBC] Artikel Selanjutnya Solar Disebut Langka, BPH Migas Pastikan Stok Masih Aman (pgr/pgr) Adblock test (Why?)

Duh, 257.455 Liter BBM Subsidi Diselewengkan di 3 Daerah Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga Mei 2022 telah mencapai 257.455 liter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mencatat setidaknya terdapat tiga provinsi dengan tingkat penyelewengan BBM bersubsidi terbesar di Indonesia. Provinsi tersebut diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat dan Jambi dengan jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter. Di mana menurut Erika sebanyak 231.455 liter merupakan volume barang bukti yang memenuhi unsur pidana pasal 54 dan 55 UU No.22/2001 jo UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan 26.000 liter yang tidak memenuhi unsur pidana pada kegiatan usaha hilir migas. "Beberapa provinsi ini selalu menjadi provinsi dengan kasus terbesar seperti kita lihat di sini bahwa selama pemberian keterangan ahli di tahun 2022 ini provinsi jatim, jabar dan jambi merupakan 3 provinsi tertinggi terhadap jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Kamis (23/6/2022). Adapun berdasarkan paparan nya hingga Mei 2022, penyimpangan penyaluran BBM solar bersubsidi tercatat mencapai 176.783 liter. Kemudian BBM oplosan sebesar 49.422 liter, lalu minyak tanah bersubsidi sebesar 3.925 liter, BBM RON 90 mencapai 875 liter. Sementara, penyimpangan distribusi BBM solar non subsidi yang memenuhi unsur pidana yakni tercatat sebesar 450 liter. Kemudian dugaan penyimpangan BBM solar non subsidi yang tidak memenuhi unsur pidana sebesar 26.000 liter. [Gambas:Video CNBC] Artikel Selanjutnya Solar Disebut Langka, BPH Migas Pastikan Stok Masih Aman (pgr/pgr) Adblock test (Why?)