Ibadah Kena Pajak, Gereja Jerman Kian Sepi Ditinggalkan Jemaat

Tahukah kamu, ada aturan pajak khusus bagi umat Kristen dan Yahudi di Jerman? Setiap bulan, mereka wajib membayar sekitar 8-9 persen dari pajak penghasilan ke tempat ibadah masing-masing. Selama nama mereka terdaftar sebagai anggota atau pernah dibaptis saat masih kecil, warga Jerman yang terlahir memeluk agama Kristen Protestan, Katolik dan Yahudi dituntut mendanai gereja atau sinagoge. Jarang beribadah bukan alasan untuk mangkir bayar Kirchensteuer (pajak gereja) atau Kultussteuer (pajak ibadah).Katakanlah kamu tinggal di Berlin dan menghasilkan pendapatan kotor per bulan sebesar €3.500 (Rp57 juta). Jika dihitung berdasarkan pajak penghasilan, yang bervariasi antara 14-45 persen tergantung tempat tinggalmu, kamu harus menyisihkan €46 (Rp747 ribu) untuk “disumbangkan” ke gereja. Totalnya bisa mencapai €550 (Rp8,9 juta) dalam setahun. Bayangkan, kamu mesti mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kegiatan yang mungkin jarang kamu ikuti.Pada 2020, gereja Katolik dan Protestan hanya meraup €12 miliar atau setara Rp194 triliun, berkurang sekitar €800 juta (Rp13 triliun) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya orang Jerman yang meninggalkan gereja, sebagian untuk menghindari pajak yang telah diberlakukan sejak 1919. Sepanjang 2019 saja, lebih dari setengah juta orang berhenti sebagai anggota gereja, penurunan yang drastis bagi agama Protestan dan Katolik. Laporan tahun 2021 menunjukkan, sepertiga umat Kristen di Jerman melepas keyakinan mereka supaya tidak perlu bayar pajak lagi.Andrea, 26 tahun, mantap keluar dari gereja Protestan sekitar dua tahun lalu, setelah merayakan natal bersama keluarga besar di kota kecil Gütersloh, Jerman barat. Kala itu, neneknya bertanya kapan terakhir kali dia pergi ke gereja. Andrea sudah tidak pernah beribadah di gereja sejak 2014. “Nenek kecewa mendengar saya sudah lama tidak ke gereja,” kenangnya. “Nenek bilang akan mendoakanku. Dari situlah saya memutuskan untuk keluar.”Sejujurnya, dia sudah bertahun-tahun mempertimbangkan untuk keluar, terutama sejak melanjutkan studi di Hamburg. Tapi dia tak punya nyali untuk mewujudkannya. “Sebagian karena malas dan tidak tahu, sebagian lagi karena tidak mau mengecewakan nenek,” ungkap Andrea.Carsten Frerk, humanis dan pakar keuangan gereja, menjelaskan, teorinya umat Kristen di Jerman baru wajib membayar pajak setelah mereka mengonfirmasi untuk menjadi anggota gereja. Namun dalam praktiknya, siapa saja yang telah dibaptis di suatu gereja mau tak mau harus ikhlas jika gaji bulanan mereka dipotong Kirchensteuer.Tentunya ada alasan lain gereja-gereja di Jerman semakin sepi. Skandal demi skandal yang mewarnai gereja Katolik mendorong para jemaat untuk tak lagi terlibat di dalamnya. Pada Juni 2021, Kardinal Reinhard Marx bersedia melepas jabatan Uskup Agung Munich sebagai bentuk tanggung jawab atas setidaknya 3.677 kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pastor selama periode 1946-2014. Akan tetapi, Paus Fransiskus menolak surat pengunduran dirinya. Dua bulan kemudian, Jerman kembali dikejutkan berita mengerikan dari dalam gereja Katolik. Kali ini menjabarkan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang 1960-1970an. Skandalnya terjadi di sebuah rumah milik gereja Katolik, yang terletak tak jauh dari Munich.Para petinggi gereja kerap menutupi borok mereka dengan jalur non litigasi alias cara damai. Tapi rupanya, gereja Katolik di Jerman cukup pelit dalam memberikan kompensasi. Selama tiga tahun terakhir, Keuskupan Agung Cologne rela menggelontorkan €2,8 juta (Rp45 miliar) untuk menjaga nama baik, tapi jumlah yang mereka keluarkan untuk mengganti rugi para penyintas kurang dari setengahnya.Selain itu, uang jemaat dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting. Pada 2013, Uskup Franz-Peter Tebartz-van Elst kegep memakai uang gereja sebesar €31 juta (Rp502 miliar) untuk merenovasi kediaman pribadinya.Kebijakan pajak gereja di Jerman lebih keras dari negara-negara Eropa lainnya. Gereja-gereja di Italia dan Spanyol, misalnya, memotong sebagian kecil dari penghasilan tahunan anggota—sekitar 0,8 dan 0,7 persen per tahun. Jika kita pakai contoh €3.500 seperti di atas, maka pajak yang harus dibayar setiap bulan berkisar antara 24,5 hingga 28 Euro (Rp397-454 ribu). Para wajib pajak bahkan bisa memilih uangnya mau disumbangkan ke gereja atau organisasi sekuler (seperti lembaga penelitian), terlepas dari afiliasi agama mereka. Negara-negara Eropa lain, seperti Austria, Swiss, Finlandia, Swedia dan Denmark, turut mewajibkan pajak ibadah.Frerk menjadikan Prancis sebagai contoh negara yang punya cara beda dalam mempraktikkan persepuluhan, kegiatan menyisihkan 10% dari penghasilan. Menurutnya, umat Kristen di negara itu meluangkan satu hari untuk berdonasi ke gereja. “Sifatnya seperti mempromosikan sistem gereja,” terang Frerk. Pastor akan mendatangi rumah jemaat dan makan malam bersama mereka. “Situasinya menguntungkan kedua belah pihak; anggota keluarga merasa diberkati karena pastor telah berkunjung ke rumah mereka.

Ibadah Kena Pajak, Gereja Jerman Kian Sepi Ditinggalkan Jemaat
Tahukah kamu, ada aturan pajak khusus bagi umat Kristen dan Yahudi di Jerman? Setiap bulan, mereka wajib membayar sekitar 8-9 persen dari pajak penghasilan ke tempat ibadah masing-masing. Selama nama mereka terdaftar sebagai anggota atau pernah dibaptis saat masih kecil, warga Jerman yang terlahir memeluk agama Kristen Protestan, Katolik dan Yahudi dituntut mendanai gereja atau sinagoge. Jarang beribadah bukan alasan untuk mangkir bayar Kirchensteuer (pajak gereja) atau Kultussteuer (pajak ibadah).Katakanlah kamu tinggal di Berlin dan menghasilkan pendapatan kotor per bulan sebesar €3.500 (Rp57 juta). Jika dihitung berdasarkan pajak penghasilan, yang bervariasi antara 14-45 persen tergantung tempat tinggalmu, kamu harus menyisihkan €46 (Rp747 ribu) untuk “disumbangkan” ke gereja. Totalnya bisa mencapai €550 (Rp8,9 juta) dalam setahun. Bayangkan, kamu mesti mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kegiatan yang mungkin jarang kamu ikuti.Pada 2020, gereja Katolik dan Protestan hanya meraup €12 miliar atau setara Rp194 triliun, berkurang sekitar €800 juta (Rp13 triliun) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya orang Jerman yang meninggalkan gereja, sebagian untuk menghindari pajak yang telah diberlakukan sejak 1919. Sepanjang 2019 saja, lebih dari setengah juta orang berhenti sebagai anggota gereja, penurunan yang drastis bagi agama Protestan dan Katolik. Laporan tahun 2021 menunjukkan, sepertiga umat Kristen di Jerman melepas keyakinan mereka supaya tidak perlu bayar pajak lagi.Andrea, 26 tahun, mantap keluar dari gereja Protestan sekitar dua tahun lalu, setelah merayakan natal bersama keluarga besar di kota kecil Gütersloh, Jerman barat. Kala itu, neneknya bertanya kapan terakhir kali dia pergi ke gereja. Andrea sudah tidak pernah beribadah di gereja sejak 2014. “Nenek kecewa mendengar saya sudah lama tidak ke gereja,” kenangnya. “Nenek bilang akan mendoakanku. Dari situlah saya memutuskan untuk keluar.”Sejujurnya, dia sudah bertahun-tahun mempertimbangkan untuk keluar, terutama sejak melanjutkan studi di Hamburg. Tapi dia tak punya nyali untuk mewujudkannya. “Sebagian karena malas dan tidak tahu, sebagian lagi karena tidak mau mengecewakan nenek,” ungkap Andrea.Carsten Frerk, humanis dan pakar keuangan gereja, menjelaskan, teorinya umat Kristen di Jerman baru wajib membayar pajak setelah mereka mengonfirmasi untuk menjadi anggota gereja. Namun dalam praktiknya, siapa saja yang telah dibaptis di suatu gereja mau tak mau harus ikhlas jika gaji bulanan mereka dipotong Kirchensteuer.Tentunya ada alasan lain gereja-gereja di Jerman semakin sepi. Skandal demi skandal yang mewarnai gereja Katolik mendorong para jemaat untuk tak lagi terlibat di dalamnya. Pada Juni 2021, Kardinal Reinhard Marx bersedia melepas jabatan Uskup Agung Munich sebagai bentuk tanggung jawab atas setidaknya 3.677 kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pastor selama periode 1946-2014. Akan tetapi, Paus Fransiskus menolak surat pengunduran dirinya. Dua bulan kemudian, Jerman kembali dikejutkan berita mengerikan dari dalam gereja Katolik. Kali ini menjabarkan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang 1960-1970an. Skandalnya terjadi di sebuah rumah milik gereja Katolik, yang terletak tak jauh dari Munich.Para petinggi gereja kerap menutupi borok mereka dengan jalur non litigasi alias cara damai. Tapi rupanya, gereja Katolik di Jerman cukup pelit dalam memberikan kompensasi. Selama tiga tahun terakhir, Keuskupan Agung Cologne rela menggelontorkan €2,8 juta (Rp45 miliar) untuk menjaga nama baik, tapi jumlah yang mereka keluarkan untuk mengganti rugi para penyintas kurang dari setengahnya.Selain itu, uang jemaat dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting. Pada 2013, Uskup Franz-Peter Tebartz-van Elst kegep memakai uang gereja sebesar €31 juta (Rp502 miliar) untuk merenovasi kediaman pribadinya.Kebijakan pajak gereja di Jerman lebih keras dari negara-negara Eropa lainnya. Gereja-gereja di Italia dan Spanyol, misalnya, memotong sebagian kecil dari penghasilan tahunan anggota—sekitar 0,8 dan 0,7 persen per tahun. Jika kita pakai contoh €3.500 seperti di atas, maka pajak yang harus dibayar setiap bulan berkisar antara 24,5 hingga 28 Euro (Rp397-454 ribu). Para wajib pajak bahkan bisa memilih uangnya mau disumbangkan ke gereja atau organisasi sekuler (seperti lembaga penelitian), terlepas dari afiliasi agama mereka. Negara-negara Eropa lain, seperti Austria, Swiss, Finlandia, Swedia dan Denmark, turut mewajibkan pajak ibadah.Frerk menjadikan Prancis sebagai contoh negara yang punya cara beda dalam mempraktikkan persepuluhan, kegiatan menyisihkan 10% dari penghasilan. Menurutnya, umat Kristen di negara itu meluangkan satu hari untuk berdonasi ke gereja. “Sifatnya seperti mempromosikan sistem gereja,” terang Frerk. Pastor akan mendatangi rumah jemaat dan makan malam bersama mereka. “Situasinya menguntungkan kedua belah pihak; anggota keluarga merasa diberkati karena pastor telah berkunjung ke rumah mereka.” Sebagai gantinya, gereja mendapat pemasukan dari situ.Untungnya, melepaskan keanggotaan gereja di Jerman tidak sulit-sulit amat. Kamu dianggap memenuhi syarat jika berusia di atas 14 dan memiliki paspor atau KTP yang sah. Namun, yang menjadi masalah, setiap negara bagian di Jerman memiliki peraturan dan regulasinya masing-masing. Warga Berlin, Brandenburg, North Rhine-Westphalia dan Thuringia wajib hadir di pengadilan jika ingin keluar dari gereja. Di tempat lain, mendatangi kantor dukcapil sudah cukup. Praktik pungutan biaya juga ditemukan di sejumlah daerah. Satu hal yang melegakan adalah kamu tidak wajib memberi alasan ingin keluar.Andrea sampai harus izin cuti dan membuat janji dengan pengadilan untuk meninggalkan gereja. “Agak ngeselin harus datang langsung ke pengadilan,” keluhnya. “Prosesnya memang cepat, tapi saya merasa sengaja dipersulit. Berhenti langganan koran aja bisa lewat surat, kok.”Kamu akan menerima sertifikat setelah membayar biaya administrasi. Jangan sampai sertifikatnya hilang karena ini satu-satunya bukti legal kamu tak lagi berkewajiban membayar pajak. Kamu perlu menunjukkan sertifikat kalau tiba-tiba mendapat tagihan dari gereja.Meski tidak harus memberi alasan, gereja akan menerima kabar kamu sudah berhenti menjadi jemaat. Andrea menerima sepucuk surat dari seorang pastor yang mendesaknya bercerita kenapa tidak pernah pergi ke gereja lagi. Layaknya mantan yang ngambek habis diputusin, sang pastor menyebut Andrea telah melanggar kewajibannya sebagai umat Kristen.Andrea tidak menyesali keputusan ini. Baginya, uang pajak gereja lebih baik ditabung untuk mempersiapkan masa pensiun. “Itu lebih masuk akal,” tuturnya, “daripada mengira-ngira gimana nasib kita setelah mati.”Artikel ini pertama kali tayang di VICE Germany.Adblock test (Why?)