Jaksa Agung Sebut Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Restoratif

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ada lebih dari 100 kasus pidana ringan telah diselesaikan secara restoratif. Cara penyelesaian ini diambil agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau damai. "Terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, tindak pidana yang bersifat sepele," kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020. Cara penyelesaian ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani Burhanuddin pada 21 Juli 2020. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Baca: BUMN Dukung Penuh Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Pernyataan mengenai penyelesaian restoratif sempat disampaikan Jaksa Agung saat menjadi keynote speaker webinar bertema "Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan Melalui RUU Kejaksaan, yang diselenggarakan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan ada beberapa syarat dihentikannya penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yakni, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta. (AZF) Let's block ads! (Why?)

 Jaksa Agung Sebut Lebih dari 100 Kasus Diselesaikan Restoratif
Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ada lebih dari 100 kasus pidana ringan telah diselesaikan secara restoratif. Cara penyelesaian ini diambil agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan restoratif atau damai.
 
"Terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, tindak pidana yang bersifat sepele," kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.
 
Cara penyelesaian ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani Burhanuddin pada 21 Juli 2020. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: BUMN Dukung Penuh Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi
 
Pernyataan mengenai penyelesaian restoratif sempat disampaikan Jaksa Agung saat menjadi keynote speaker webinar bertema "Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan Melalui RUU Kejaksaan, yang diselenggarakan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
 
Pada Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan ada beberapa syarat dihentikannya penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yakni, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.
 
(AZF)

Let's block ads! (Why?)