Kejati Papua Selidiki Dugaan Korupsi Bantuan Banjir Bandang Sentani

Jayapura: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam banjir bandang Sentani, Jayapura, Papua, pada 2019. Total kerugian ditaksir mencapai Rp4 miliar. "Penyelidikan ada yang banjir bandang dan masih dalam proses penyelidikan. Tapi, bukan berasal dari APBD namun dari dana bantuan bencana alam banjir bandang," kata Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejati Papua Alek Sinuraya, Rabu, 13 Januari 2021. Alek menjelaskan, dana bantuan totalnya kurang lebih mencapai Rp4 miliar. Dana itu, kata dia, bukan berasal dari dana APBD Kabupaten Jayapura, melainkan dari dana bantuan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada 2019 lalu. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad "Kami dari Kejati Papua telah memanggil dan memeriksa satu orang pejabat Pemkab Jayapura dalam masalah bantuan dana bencana alam banjir bandang tersebut," ucapnya. Baca: Rumah Dirjen Kemensos Digeledah Terkait Kasus Bansos Dari laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kata Alek, satu orang kepala OPD telah diperiksa. Yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura Jhonson Nainggolan. "Masih dari pihak BPBD saja yang kita periksa. Ya, kepala BPBD satu kali saja dan masih penyelidikan," ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura, Jhonson Nainggolan, mengaku pernah di panggil untuk diminta keterangan soal dugaan korupsi dana bantuan bencana alam. Dia mengaku siap bila kelak harus diminta keterangan tambahan. "Hanya konfirmasi mengenai tugas dan tupoksi saya saja, pemanggilannya sudah lama sekali. Saya sudah tidak ingat lagi, mereka masih analisa. Kalau di panggi lagi untuk pemeriksaan lanjutan saya siap," kata Jhonson Nainggolan via telepon seluler. (LDS) Let's block ads! (Why?)

 Kejati Papua Selidiki Dugaan Korupsi Bantuan Banjir Bandang Sentani
Jayapura: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam banjir bandang Sentani, Jayapura, Papua, pada 2019. Total kerugian ditaksir mencapai Rp4 miliar.
 
"Penyelidikan ada yang banjir bandang dan masih dalam proses penyelidikan. Tapi, bukan berasal dari APBD namun dari dana bantuan bencana alam banjir bandang," kata Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejati Papua Alek Sinuraya, Rabu, 13 Januari 2021.
 
Alek menjelaskan, dana bantuan totalnya kurang lebih mencapai Rp4 miliar. Dana itu, kata dia, bukan berasal dari dana APBD Kabupaten Jayapura, melainkan dari dana bantuan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada 2019 lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami dari Kejati Papua telah memanggil dan memeriksa satu orang pejabat Pemkab Jayapura dalam masalah bantuan dana bencana alam banjir bandang tersebut," ucapnya.
 
Baca: Rumah Dirjen Kemensos Digeledah Terkait Kasus Bansos
 
Dari laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, kata Alek, satu orang kepala OPD telah diperiksa. Yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura Jhonson Nainggolan.
 
"Masih dari pihak BPBD saja yang kita periksa. Ya, kepala BPBD satu kali saja dan masih penyelidikan," ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura, Jhonson Nainggolan, mengaku pernah di panggil untuk diminta keterangan soal dugaan korupsi dana bantuan bencana alam. Dia mengaku siap bila kelak harus diminta keterangan tambahan.
 
"Hanya konfirmasi mengenai tugas dan tupoksi saya saja, pemanggilannya sudah lama sekali. Saya sudah tidak ingat lagi, mereka masih analisa. Kalau di panggi lagi untuk pemeriksaan lanjutan saya siap," kata Jhonson Nainggolan via telepon seluler.
 
(LDS)

Let's block ads! (Why?)