Kemenag: Naskah Khotbah Jumat Bukan Bentuk Ketakutan Pemerintah

Jakarta: Kementerian Agama mengungkapkan penyusunan naskah khotbah untuk salat Jumat sebagai referensi. Naskah tak wajib diikuti para khatib. “Penyusunan naskah khotbah Jumat semata-mata dengan tujuan memperkaya khazanah bagi para Khatib, bukan menunjukkan ketakutan berlebihan atau paranoid,” kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 26 November 2020. Haikal membantah program ini bentuk ketidakpercayaan pemerintah kepada khatib. Sebab, naskah disusun melibatkan para ulama, kiai, dan habaib. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Dia menjelaskan naskah khotbah Jumat disusun untuk menjadi referensi tambahan khususnya bagi khatib yang membutuhkan. Sifatnya alternatif, sehingga tidak ada keharusan menggunakan naskah dari kementerian. Kevin menegaskan naskah ini berbeda seperti di negara-negara di Uni Emirat Arab. Khatib wajib membaca naskah yang disediakan pemerintah. (Baca: MUI Tak Sepakat Materi Khotbah Jumat dari Kemenag Diwajibkan) "Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan kita tidak ingin menerapkan hal seperti itu di Indonesia. Ruang ekspresi para khatib di atas mimbar tidak dibatasi,” tutur dia. Materi yang disiapkan diproses melalui tahapan kajian dengan melibatkan ulama, pakar, praktisi, dan akademisi. Materi khotbah demi merespons perkembangan zaman dan mengandung pesan wasathiyah atau moderasi beragama. Sumber rujukan yang digunakan otoritatif dengan penjelasan yang komprehensif. “Jadi penilaian bahwa pemerintah paranoid apalagi tidak percaya kepada para ulama jelas tidak berdasar dan mengada-ada," tegas Kevin. Dia menyebut ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat. Gagasan ini pernah digulirkan Bawaslu RI pada Pilkada serentak 2018. Bawaslu menyampaikan masjid jangan dijadikan mimbar politik dan diisi dengan muatan-muatan negatif. Khotbah harus diisi dengan sesuatu yang menenteramkan. Saat itu, Bawaslu mengajak pemuka agama bersama-sama menyusun kurikulum materi khotbah yang jauh dari politik, suku, ras, dan agama. (REN) Let's block ads! (Why?)

 Kemenag: Naskah Khotbah Jumat Bukan Bentuk Ketakutan Pemerintah
Jakarta: Kementerian Agama mengungkapkan penyusunan naskah khotbah untuk salat Jumat sebagai referensi. Naskah tak wajib diikuti para khatib.
 
“Penyusunan naskah khotbah Jumat semata-mata dengan tujuan memperkaya khazanah bagi para Khatib, bukan menunjukkan ketakutan berlebihan atau paranoid,” kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
 
Haikal membantah program ini bentuk ketidakpercayaan pemerintah kepada khatib. Sebab, naskah disusun melibatkan para ulama, kiai, dan habaib.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan naskah khotbah Jumat disusun untuk menjadi referensi tambahan khususnya bagi khatib yang membutuhkan. Sifatnya alternatif, sehingga tidak ada keharusan menggunakan naskah dari kementerian.
 
Kevin menegaskan naskah ini berbeda seperti di negara-negara di Uni Emirat Arab. Khatib wajib membaca naskah yang disediakan pemerintah.
 
(Baca: MUI Tak Sepakat Materi Khotbah Jumat dari Kemenag Diwajibkan)
 
"Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan kita tidak ingin menerapkan hal seperti itu di Indonesia. Ruang ekspresi para khatib di atas mimbar tidak dibatasi,” tutur dia.
 
Materi yang disiapkan diproses melalui tahapan kajian dengan melibatkan ulama, pakar, praktisi, dan akademisi. Materi khotbah demi merespons perkembangan zaman dan mengandung pesan wasathiyah atau moderasi beragama. Sumber rujukan yang digunakan otoritatif dengan penjelasan yang komprehensif.
 
“Jadi penilaian bahwa pemerintah paranoid apalagi tidak percaya kepada para ulama jelas tidak berdasar dan mengada-ada," tegas Kevin.
 
Dia menyebut ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat. Gagasan ini pernah digulirkan Bawaslu RI pada Pilkada serentak 2018.
 
Bawaslu menyampaikan masjid jangan dijadikan mimbar politik dan diisi dengan muatan-muatan negatif. Khotbah harus diisi dengan sesuatu yang menenteramkan. Saat itu, Bawaslu mengajak pemuka agama bersama-sama menyusun kurikulum materi khotbah yang jauh dari politik, suku, ras, dan agama.
 
(REN)

Let's block ads! (Why?)