Kenormalan Baru dari Bumi Serambi Makkah

DATA terakhir dari provinsi Aceh menunjukkan kemajuan yang signifikan atas penanganan penderita covid-19. Sampai dengan 25 Mei pukul 15.00 WIB, data dari https://covid19.acehprov.go.id/ menyebutkan jumlah pasien positif covid-19 tercatat 20 orang: 2 pasien masih dirawat, 17 sembuh, dan satu orang meninggal dunia. Sementara data pasien dalam pengawasan (PDP) menyebutkan 102 pasien: 99 orang sembuh, dua masih dirawat, dan satu orang meninggal dunia. Juru bicara Gugus Percepatan Penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengapresiasi masyarakat Aceh yang telah berhasil memutus rantai penyebaran pandemi ini. “Kunci penyelesaian masalah covid-19 ada di masyarakat. Pemerintah hanya membuat pedoman, ketentuan, dan anjuran. Aceh, salah satu provinsi yang luar biasa masyarakatnya patuh,” kata Achmad Yurianto. Dia memastikan bahwa kunci kepatuhan masyarakat tidak bisa lepas dari peran tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Indikasi keberhasian provinsi Aceh dalam memotong rantai penyebaran covid-19, mulai nampak pada tanggal 6 Mei 2020. Saat itu data pemerintah setempat mulai melandai. Tercatat dari 17 orang yang positif korona: 1 meninggal dunia, dan yang lain sembuh. Yang juga perlu digarisbawahi, satu pasien dalam pengawasan, tercatat meninggal pada Maret 2020. Artinya sejak 2 bulan terakhir, tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani mengakui, jumlah penderita covid-19 di Aceh memang tidak sebanyak daerah lain. Namun demikian, ”Kita tetap harus waspada dan mencegah penularannya di gampong-gampong supaya tidak terjadi lonjakan kasus usai hari raya nanti,” kata Saifullah. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad  Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Daerah tersebut berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istidat setempat dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Jenuh terkurung 3 bulan Hampir 3 bulan, sejak pemerintah secara resmi mengumumkan dua orang positif korona, 2 Maret lalu, aktivitas mayarakat khususnya Jakarta, sudah menunjukkan “ketidaknormalan”. Kantor pemerintahan dan swasta sudah memberlakukan kerja dari rumah. Kebijakan moda transpotasi publik mulai dibatasi, baik jam operasional maupun kapasitas penumpang. Di beberapa daerah lain juga mulai membatasi diri, bahkan telah mewacanakan penutupan total (lockdown) wilayah untuk akses di luar penduduk setempat. Daerah saat itu mulai mengendus, warga Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai balik kampung mencari pekerjaan baru. Daerah sangat paham, Jakarta saat itu menjadi episentrum penyebaran covid-19. Tidak ada cara lain bagi daerah kecuali menutup akses agar pendatang tidak menularkan virus corona kepada masyarakatnya. Alhasil, aktivitas ekonomi masyarakat mulai terganggu sejak Maret 2020. Hampir tiga bulan, masyarakat mengurung diri di rumah masing-masing. Apatisme masyarakat mulai menggumpal. Tapi hidup harus tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga mulai gamang, manakala pertumbuhan ekonomi terus merosot sejak Januari 2020. Dalam triwulan pertama, Badan Pusat Statistik menyebutkan, ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen. Tak bisa dipungkiri pertumbuhan terbesar masih ditopang sektor konsumsi masyarakat. Devisa negara pun mulai tergerus, sementara bantuan sosial harus tetap mengalir agar masyarakat yang terdampak covid-19 harus tetap “hidup” di tengah wabah. Momentum Lebaran menjadi kunci pemerintah untuk memotong rantai penyebaran covid-19. Pemerintah melarang masyarakat pulang kampung. Mereka yang nekat dipaksa putar balik. Pos pengecekan pun ditempatkan di titik-titik potensial masyarakat pulang kampung. Harus diakui, kebijakan pemerintah ini cukup berhasil menekan arus mudik Lebaran tahun ini. Lima hari Lebaran telah berlalu. Pemerintah mulai mengkaji peluang kembali ke kehidupan normal. Masyarakat juga menantikan aktivitas normal. Secara psikologis pun kepenatan terkurung di dalam rumah hampir 3 bulan membuat jenuh. Jakarta Menuju New Normal? Pertanyannya, benarkah Jakarta sudah siap memasuki kehidupan normal? Dari 34 provinsi di Indonesia, merujuk pada data di atas, Aceh seharusnya yang lebih siap memasuki

 Kenormalan Baru dari Bumi Serambi Makkah
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
DATA terakhir dari provinsi Aceh menunjukkan kemajuan yang signifikan atas penanganan penderita covid-19. Sampai dengan 25 Mei pukul 15.00 WIB, data dari https://covid19.acehprov.go.id/ menyebutkan jumlah pasien positif covid-19 tercatat 20 orang: 2 pasien masih dirawat, 17 sembuh, dan satu orang meninggal dunia. Sementara data pasien dalam pengawasan (PDP) menyebutkan 102 pasien: 99 orang sembuh, dua masih dirawat, dan satu orang meninggal dunia.
 
Juru bicara Gugus Percepatan Penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengapresiasi masyarakat Aceh yang telah berhasil memutus rantai penyebaran pandemi ini. “Kunci penyelesaian masalah covid-19 ada di masyarakat. Pemerintah hanya membuat pedoman, ketentuan, dan anjuran. Aceh, salah satu provinsi yang luar biasa masyarakatnya patuh,” kata Achmad Yurianto. Dia memastikan bahwa kunci kepatuhan masyarakat tidak bisa lepas dari peran tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat.


Indikasi keberhasian provinsi Aceh dalam memotong rantai penyebaran covid-19, mulai nampak pada tanggal 6 Mei 2020. Saat itu data pemerintah setempat mulai melandai.


Tercatat dari 17 orang yang positif korona: 1 meninggal dunia, dan yang lain sembuh. Yang juga perlu digarisbawahi, satu pasien dalam pengawasan, tercatat meninggal pada Maret 2020. Artinya sejak 2 bulan terakhir, tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia.
 
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani mengakui, jumlah penderita covid-19 di Aceh memang tidak sebanyak daerah lain. Namun demikian, ”Kita tetap harus waspada dan mencegah penularannya di gampong-gampong supaya tidak terjadi lonjakan kasus usai hari raya nanti,” kata Saifullah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Daerah tersebut berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istidat setempat dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Jenuh terkurung 3 bulan
 
Hampir 3 bulan, sejak pemerintah secara resmi mengumumkan dua orang positif korona, 2 Maret lalu, aktivitas mayarakat khususnya Jakarta, sudah menunjukkan “ketidaknormalan”. Kantor pemerintahan dan swasta sudah memberlakukan kerja dari rumah.
 
Kebijakan moda transpotasi publik mulai dibatasi, baik jam operasional maupun kapasitas penumpang. Di beberapa daerah lain juga mulai membatasi diri, bahkan telah mewacanakan penutupan total (lockdown) wilayah untuk akses di luar penduduk setempat.
 
Daerah saat itu mulai mengendus, warga Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai balik kampung mencari pekerjaan baru. Daerah sangat paham, Jakarta saat itu menjadi episentrum penyebaran covid-19. Tidak ada cara lain bagi daerah kecuali menutup akses agar pendatang tidak menularkan virus corona kepada masyarakatnya.
 
Alhasil, aktivitas ekonomi masyarakat mulai terganggu sejak Maret 2020. Hampir tiga bulan, masyarakat mengurung diri di rumah masing-masing. Apatisme masyarakat mulai menggumpal. Tapi hidup harus tetap berjalan.
 
Di sisi lain, pemerintah juga mulai gamang, manakala pertumbuhan ekonomi terus merosot sejak Januari 2020. Dalam triwulan pertama, Badan Pusat Statistik menyebutkan, ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen.
 
Tak bisa dipungkiri pertumbuhan terbesar masih ditopang sektor konsumsi masyarakat. Devisa negara pun mulai tergerus, sementara bantuan sosial harus tetap mengalir agar masyarakat yang terdampak covid-19 harus tetap “hidup” di tengah wabah.
 
Momentum Lebaran menjadi kunci pemerintah untuk memotong rantai penyebaran covid-19. Pemerintah melarang masyarakat pulang kampung. Mereka yang nekat dipaksa putar balik.
 
Pos pengecekan pun ditempatkan di titik-titik potensial masyarakat pulang kampung. Harus diakui, kebijakan pemerintah ini cukup berhasil menekan arus mudik Lebaran tahun ini.
 
Lima hari Lebaran telah berlalu. Pemerintah mulai mengkaji peluang kembali ke kehidupan normal. Masyarakat juga menantikan aktivitas normal. Secara psikologis pun kepenatan terkurung di dalam rumah hampir 3 bulan membuat jenuh.
 
Jakarta Menuju New Normal?
 
Pertanyannya, benarkah Jakarta sudah siap memasuki kehidupan normal? Dari 34 provinsi di Indonesia, merujuk pada data di atas, Aceh seharusnya yang lebih siap memasuki kehidupan normal.
 
Provinisi di ujung barat Sumatera itu telah membuktikan keberhasilannya memangkas rantai penyebaran covid-19. Tentu, kalaupun Aceh kembali pada new nomal aturan dan protokoler kesehatan masih tetap berlaku.
 
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta akan berakhir pada 4 Juni nanti. Menteri BUMN Erick Tohir telah menugaskan anak buahnya yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja di kantor per 1 Juni. Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai akan dibuka kembali.
 
Geliat ekonomi sudah mulai nampak di depan mata, jika kehidupan normal diberlakukan kembali. Dan Jakarta tetap menjadi barometer daerah lain: ibukota yang menjadi episentrum penyebaran covid-19 hendak memulai kehidupan new normal.
 
Namun, melihat jumlah penderita covid-19 di Jakarta, rasanya Jakarta belum siap. Memang secara data, jumlah penambahan positif korona harian di Jakarta, terjadi pada tanggal 16 April, yakni sebanyak 223 orang. Setelah itu grafik penambahan harian penderita covid-19 di Jakarta relatif menurun.
 
PSBB tahap satu dan tahap dua Jakarta cukup berhasil menekan pertumbuhan penderita covid 19. Namun, per 28 Mei, penambahan harian positif corona Jakarta 103 orang, naik dari 89 sehari sebelumnya.
 
Karena itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun hati-hati untuk menyatakan, wilayahnya telah siap memasuki kehidupan normal. Sebab, secara kumulatif angka, penderita covid-19 sampai dengan 26 Mei masih tinggi, yakni 6.929 orang. Artinya kewaspadaan di Jakarta masih tinggi karena Jakarta masih berkategori zona merah.


Potensi ancaman masih menganga: ada penyebaran orang tanpa gejala, ada warga yang masih belum menjalani tes. Belum jelas, apakah mereka terinfeksi virus korona atau tidak.


Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengingatkan bahwa gelombang satu wabah korona belum usia. Asia tetap menjadi ancaman penyebaran virus terbesar, setelah Eropa, Amerika, dan Amerika latin.
 
Gubernur Jakarta, Anies Baswedan memang belum memastikan apakah Jakarta siap kembali pada aktivitas normal. Segalanya masih mungkin terjadi. Bahkan, PSBB tahap II yang akan berakhir pada 4 Juni nanti belum tentu berakhir dan bisa saja diperpanjang.
 
Sekali lagi, Jakarta kali ini harus berguru ke Aceh, bagaimana tokoh masyarakat dan warganya bisa saling bersinergi memerangi wabah virus corona. Masyarakat Jakarta memang sangat heterogen.
 
Jakarta adalah miniatur potret segala kultur daerah bertemu dalam satu wilayah. Betul, Jakarta masyarakatnya lebih terdidik dibandingkan daerah lain. Namun, faktor strata pendidikan bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
 
Banyak tokoh masyarakat di Jakarta. Tapi banyak pula fragmentasi di masyarakat Jakarta. Buktinya, meski sudah ada larangan mudik, tetap saja mereka langgar.
 
Lebih bijak, menunggu evaluasi, sejauh mana PSBB tahap kedua berjalan efektif atau tidak. Satu pekan dari sekarang, masyarakat Jakarta harus membuktikan, jika ingin kembali ke kehidupan normal, maka patuhlah pada apa yang diserukan pemerintah.
 
Belajarlah ke Serambi Makkah, agar bisa memetik hikmah.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.

 

Let's block ads! (Why?)