Komisi VI DPR Soroti Pemberlakuan Permenperin nomor 58 tahun 2020

JawaPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 58 tahun 2020, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib ditinjau kembali.Menurutnya, aturan tersebut terkesan dipaksakan atau tergesa-gesa di tengah  infrastruktur penunjang yang belum memadai. Seperti laboratorium uji maupun lembaga sertifikasi yang diamanatkan UU.“Dalam konteks pemberlakuan SNI wajib sesuai dengan PP 28, ketentuan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan bila pemerintah c.q kementerian perindustrian telah menunjuk lembaga sertifikasi dan laboratorium ujinya,” kata Darmadi dalam keterangannya, Senin (6/12).Disamping itu, menurutnya, adanya Permenperin tersebut justru seperti bertolak belakang dengan spirit Pemerintah yang menekankan tentang perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan flexible.“Bahwa semangat dasar dari UU Ciptaker dan keseluruhan aturannya adalah untuk memberikan kemudahan berusaha. Tapi dengan adanya Permenperin ini seperti bertolak belakang dengan visi besar pemerintah soal iklim investasi,” tuturnya.Menurut Darmadi, aturan wajib SNI bagi produk peralatan rumah tangga tidak bisa serta merta diterapkan dalam waktu yang singkat.Adblock test (Why?)

Komisi VI DPR Soroti Pemberlakuan Permenperin nomor 58 tahun 2020
JawaPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 58 tahun 2020, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib ditinjau kembali.Menurutnya, aturan tersebut terkesan dipaksakan atau tergesa-gesa di tengah  infrastruktur penunjang yang belum memadai. Seperti laboratorium uji maupun lembaga sertifikasi yang diamanatkan UU.“Dalam konteks pemberlakuan SNI wajib sesuai dengan PP 28, ketentuan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan bila pemerintah c.q kementerian perindustrian telah menunjuk lembaga sertifikasi dan laboratorium ujinya,” kata Darmadi dalam keterangannya, Senin (6/12).Disamping itu, menurutnya, adanya Permenperin tersebut justru seperti bertolak belakang dengan spirit Pemerintah yang menekankan tentang perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan flexible.“Bahwa semangat dasar dari UU Ciptaker dan keseluruhan aturannya adalah untuk memberikan kemudahan berusaha. Tapi dengan adanya Permenperin ini seperti bertolak belakang dengan visi besar pemerintah soal iklim investasi,” tuturnya.Menurut Darmadi, aturan wajib SNI bagi produk peralatan rumah tangga tidak bisa serta merta diterapkan dalam waktu yang singkat.Adblock test (Why?)