KPK Pelototi THR dan Parsel Lebaran Penyelenggara Negara

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau laporan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara. Lembaga Antirasuah mengimbau penerima gratifikasi selama Ramadan dan Idulfitri 1441 Hijriah segera melapor. "Pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati, di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020. Sejak 24 April 2020 hingga 19 Mei 2020, KPK menerima 14 laporan penerimaan gratifikasi. Estimasinya mencapai Rp21 juta. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Sembilan laporan berasal dari lima kementerian, satu laporan masing-masing dari tiga pemerintah daerah, dan satu laporan masing-masing dari dua BUMN atau BUMD. Barang gratifikasi yang dilaporkan itu berupa parsel makanan, barang pecah belah, dan uang. Nilai terendah dari barang-barang tersebut yakni Rp100 ribu hingga makanan dengan nilai Rp7,5 juta. "Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan maupun tunjangan hari raya (THR) Idulfitri," ucap Ipi. Pelaporan yang paling banyak disampaikan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (Gol) individu sebanyak 11 laporan. Selebihnya Gol unit pengelola gratifikasi (UPG), surat elektronik UPG dan individu, masing-masing satu laporan. KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya 2020. Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang meminta dana atau hadiah sebagai THR. Permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang. Aksi itu dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Jika dalam kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak, penerimaan gratifikasi tersebut mesti dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. "Ancamannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ucap Ipi.  (SUR) Let's block ads! (Why?)

 KPK Pelototi THR dan Parsel Lebaran Penyelenggara Negara
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau laporan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara. Lembaga Antirasuah mengimbau penerima gratifikasi selama Ramadan dan Idulfitri 1441 Hijriah segera melapor.
 
"Pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati, di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Sejak 24 April 2020 hingga 19 Mei 2020, KPK menerima 14 laporan penerimaan gratifikasi. Estimasinya mencapai Rp21 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sembilan laporan berasal dari lima kementerian, satu laporan masing-masing dari tiga pemerintah daerah, dan satu laporan masing-masing dari dua BUMN atau BUMD.
 
Barang gratifikasi yang dilaporkan itu berupa parsel makanan, barang pecah belah, dan uang. Nilai terendah dari barang-barang tersebut yakni Rp100 ribu hingga makanan dengan nilai Rp7,5 juta.
 
"Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan maupun tunjangan hari raya (THR) Idulfitri," ucap Ipi.
 
Pelaporan yang paling banyak disampaikan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (Gol) individu sebanyak 11 laporan. Selebihnya Gol unit pengelola gratifikasi (UPG), surat elektronik UPG dan individu, masing-masing satu laporan.
 
KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya 2020. Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang meminta dana atau hadiah sebagai THR.
 
Permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang. Aksi itu dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
 
Jika dalam kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak, penerimaan gratifikasi tersebut mesti dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
 
"Ancamannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ucap Ipi.
 

(SUR)

Let's block ads! (Why?)