KPU Harap Konsinyering Hasilkan Titik Temu Soal Penyelenggaraan Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU berharap konsinyering bersama DPR RI dan pemerintah bisa menemui titik temu soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, topik pembahasan konsinyering adalah menyangkut hal teknis pemilu.“KPU berharap dalam konsinyering terjadi titik temu antara DPR, Pemerintah dan KPU, dalam topik durasi masa kampanye, dan proses pengadaan dan distribusi logistik sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Mei 2022.Pihaknya ingin Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar pada bulan ini, sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan pemilu 2024 dapat diundangkan Mei 2022 juga. Hasyim menuturkan, hal ini penting sebelum beberapa bulan digelarnya pesta demokrasi.“Hal ini penting karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022 (20 bulan sebelum hari H pemungutan suara),” ujarnya.Saat dikonfirmasi, Hasyim tidak merincikan pembahasan per hari selama konsinyering dilaksanakan. Terkait dengan jumlah anggaran pemilu 2024 yang disiapkan dan alokasinya, dia pun juga belum bisa berkomentar mengenai itu.Kemarin, dia mengatakan konsinyering dilaksanakan mulai hari ini atau 13-15 Mei 2022. Pembahasan juga mengenai anggaran yang dibutuhkan selama pemilu.“Konsentrasinya membahas dua hal, tahapan pemilu sama anggaran, utamanya anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022 ini,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 12 Mei 2022.Sebelumnya, tahapan dan anggaran pemilu 2024 masih belum tuntas dibahas. Mengingat, tahapan awal pemilu harus sudah dimulai pada bulan depan.Mengenai tahapan pemilu, masih ada perbedaan pandangan soal durasi masa kampanye. KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari, dan DPR hanya sekitar 60-75 hari.KPU mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Angka tersebut sudah dipotong dari usulan awal sebesar Rp86 triliun. Pemerintah dan DPR, masih menganggap angka tersebut masih terlalu besar dan diminta untuk dipangkas lagi. Baca juga: Besok, KPU Bahas Anggaran Pemilu 2024 dengan DPR dan PemerintahFAIZ ZAKI | DEWI NURITA Adblock test (Why?)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU berharap konsinyering bersama DPR RI dan pemerintah bisa menemui titik temu soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, topik pembahasan konsinyering adalah menyangkut hal teknis pemilu.“KPU berharap dalam konsinyering terjadi titik temu antara DPR, Pemerintah dan KPU, dalam topik durasi masa kampanye, dan proses pengadaan dan distribusi logistik sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Hasyim dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Mei 2022.Pihaknya ingin Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar pada bulan ini, sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan pemilu 2024 dapat diundangkan Mei 2022 juga. Hasyim menuturkan, hal ini penting sebelum beberapa bulan digelarnya pesta demokrasi.“Hal ini penting karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022 (20 bulan sebelum hari H pemungutan suara),” ujarnya.Saat dikonfirmasi, Hasyim tidak merincikan pembahasan per hari selama konsinyering dilaksanakan. Terkait dengan jumlah anggaran pemilu 2024 yang disiapkan dan alokasinya, dia pun juga belum bisa berkomentar mengenai itu.Kemarin, dia mengatakan konsinyering dilaksanakan mulai hari ini atau 13-15 Mei 2022. Pembahasan juga mengenai anggaran yang dibutuhkan selama pemilu.“Konsentrasinya membahas dua hal, tahapan pemilu sama anggaran, utamanya anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022 ini,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 12 Mei 2022.Sebelumnya, tahapan dan anggaran pemilu 2024 masih belum tuntas dibahas. Mengingat, tahapan awal pemilu harus sudah dimulai pada bulan depan.Mengenai tahapan pemilu, masih ada perbedaan pandangan soal durasi masa kampanye. KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari, dan DPR hanya sekitar 60-75 hari.KPU mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Angka tersebut sudah dipotong dari usulan awal sebesar Rp86 triliun. Pemerintah dan DPR, masih menganggap angka tersebut masih terlalu besar dan diminta untuk dipangkas lagi. Baca juga: Besok, KPU Bahas Anggaran Pemilu 2024 dengan DPR dan PemerintahFAIZ ZAKI | DEWI NURITA Adblock test (Why?)