Mendes Optimistis Desa Zero Kemiskinan Segera Terwujud

Makassar: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimistis target desa tanpa kemiskinan segera terwujud melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Selama ini banyak program dari kementerian dan lembaga yang langsung ke desa, hanya penyalurannya kurang maksimal sehingga tidak tepat sasaran. "Pertanyaan saya bagaimana agar seluruh program yang berasal dari berbagai kdfementerian dan lembaga, termasuk provinsi dan kabupaten itu betul-betul bisa masuk pada posisi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh desa," kata Abdul Halim saat acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan Gubernur dan seluruh Pendamping Desa di Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, Sabtu, 17 Oktober 2020. Menurut dia, semua program pemerintah akan tepat sasaran melalui SDGs yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam penggunaan dana desa 2021. Tidak akan terjadi penumpukan pada satu orang tertentu. Dengan demikian, target desa sehat dan tanpa kemiskinan akan terwujud. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Abdul Halim mengatakan hal tersebut sudah terbukti dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa berbasis rukun tetangga (RT). Penerima BLT itu ialah warga desa terdampak covid-19 yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Desa tanpa kemiskinan yang dimaksud ialah apabila di suatu desa terdapat 200 warga miskin, mereka semua wajib mendapat bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah "Maka itulah yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan, bukan berarti tidak ada orang miskin, kemiskinan yang ada di desa tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah, itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial," terangnya. Baca: Pengamat: Jumlah Warga Miskin Akhir Tahun Capai 44,5 Juta SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Program ini dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di Indonesia diturunkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau kemudian disebut SDGs Nasional. Abdul Halim kemudian menurunkan ke level paling bawah menjadi SDGs desa. Beberapa poin yang belum ada dalam SDGs global maupun nasional, yakni memasukkan unsur kearifan lokal dan religiusitas dalam setiap pembangunan. Berikut 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs Desa: 1. Desa Tanpa kemiskinan.2. Desa Tanpa Kelaparan.3. Desa Sehat dan Sejahtera.4. Pendidikan Desa Berkualitas.5. Desa Berkesetaraan gender.6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi.7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan.8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa.9. Inovasi dan Infrastruktur Desa.10. Desa Tanpa Kesenjangan.11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan.12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan.13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa.14. Ekosistem Laut Desa.15. Ekosistem Daratan Desa.16. Desa Damai dan Berkeadilan.17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa.18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (AZF) Let's block ads! (Why?)

 Mendes Optimistis Desa Zero Kemiskinan Segera Terwujud
Makassar: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimistis target desa tanpa kemiskinan segera terwujud melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Selama ini banyak program dari kementerian dan lembaga yang langsung ke desa, hanya penyalurannya kurang maksimal sehingga tidak tepat sasaran.
 
"Pertanyaan saya bagaimana agar seluruh program yang berasal dari berbagai kdfementerian dan lembaga, termasuk provinsi dan kabupaten itu betul-betul bisa masuk pada posisi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh desa," kata Abdul Halim saat acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan Gubernur dan seluruh Pendamping Desa di Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, Sabtu, 17 Oktober 2020.
 
Menurut dia, semua program pemerintah akan tepat sasaran melalui SDGs yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam penggunaan dana desa 2021. Tidak akan terjadi penumpukan pada satu orang tertentu. Dengan demikian, target desa sehat dan tanpa kemiskinan akan terwujud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Abdul Halim mengatakan hal tersebut sudah terbukti dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa berbasis rukun tetangga (RT). Penerima BLT itu ialah warga desa terdampak covid-19 yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
 
Desa tanpa kemiskinan yang dimaksud ialah apabila di suatu desa terdapat 200 warga miskin, mereka semua wajib mendapat bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah
 
"Maka itulah yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan, bukan berarti tidak ada orang miskin, kemiskinan yang ada di desa tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah, itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial," terangnya.
 
Baca: Pengamat: Jumlah Warga Miskin Akhir Tahun Capai 44,5 Juta
 
SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Program ini dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
 
Di Indonesia diturunkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau kemudian disebut SDGs Nasional.
 
Abdul Halim kemudian menurunkan ke level paling bawah menjadi SDGs desa. Beberapa poin yang belum ada dalam SDGs global maupun nasional, yakni memasukkan unsur kearifan lokal dan religiusitas dalam setiap pembangunan.
 
Berikut 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs Desa:
 
1. Desa Tanpa kemiskinan.
2. Desa Tanpa Kelaparan.
3. Desa Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Desa Berkualitas.
5. Desa Berkesetaraan gender.
6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi.
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan.
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa.
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa.
10. Desa Tanpa Kesenjangan.
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan.
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa.
14. Ekosistem Laut Desa.
15. Ekosistem Daratan Desa.
16. Desa Damai dan Berkeadilan.
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
 
(AZF)

Let's block ads! (Why?)