Pakar Usulkan Ini agar Subsidi Energi Ditekan

WE Online, Jakarta - Pemerintah diminta subsidi di sektor energi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah yang benar-benar sangat membutuhkan. Kondisi negara yang saat ini tengah dihantam gelombang pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum bagi negara untuk mengalokasikan subsidi energi tepat sasaran. "Saat ini kesempatan bagi PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama mengingat keuangan negara terbatas," kata mantan Wakil Direktur Pertamina, Ahmad Bambang, dalam diskusi Zoom yang digelar MarkPlus, belum lama ini. Baca Juga: Sejumlah Negara Longgarkan ‘Lockdown’, Harga Minyak Merangkak Naik Pria yang juga pernah duduk sebagai komisaris Pertamina itu mengusulkan untuk menghapus BBM subsidi jenis Premium, paling tidak khususnya pertama kali dilakukan di Pulau Jawa. "Lalu subsidi dialihkan ke BBM jenis Pertalite, tapi terbatas. Misalnya, hanya untuk angkot dan sepeda motor dengan kapasitas mesin maks. 150 cc. Pertalite yang disubsidi itu juga hanya disalurkan oleh SPBU tertentu, misalnya SPBU yang dekat terminal angkot atau jalur padat angkot sehingga memudahkan dalam pengawasannya," jelas pria yang juga terkenal sebagai pakar marketing tersebut. Kemudian, lanjut pria yang akrab disapa Abe tersebut, tahap selanjutnya adalah Pertalite naik kelas dari semula RON 90 ke RON 91 sesuai standar Euro IV, lalu Pertamax dari RON 92 ke RON 94, sesudah itu ada Pertamax Turbo dengan RON 98. Ini dimaksudkan agar Indonesia bisa memenuhi Euro IV yang salah satu syaratnya adalah RON minimal 91. "Jika sudah sesuai standar minimal Euro IV, lalu secara bertahap naik ke Euro V. Dengan demikian, lingkungan hidup akan lebih bagus akibat digunakannya energi yang lebih baik sehingga polusi turun. Kota-kota metropolitan dan wilayah Pulau Jawa harus mengalami perbaikan soal polusi. Namun, jangan lupa tetap memikirkan kemampuan masyarakat agar tetap mampu membeli," terang dia. Ahmad Bambang juga mengusulkan sebaiknya pembangkit listrik di kota-kota metropolitan khususnya Jakarta dan Surabaya harus menggunakan bahan bakar gas semua. Penjelasan Ahmad Bambang, jika sejumlah langkah tersebut bisa dilakukan, akan berdampak terhadap penurunan terhadap subsidi energi, lalu kualitas lingkungan menjadi lebih baik, Pertamina bisa tetap bertahan dan tumbuh, serta daya beli masyarakat masih mampu dan masyarakat juga mulai dididik untuk menggunakan energi yang lebih baik. Secara teknis, imbuh penulis buku D'Gil! Marketing: Think Like There is No Box ini, dalam implementasinya nanti, harga Pertalite subsidi harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan harga Premium saat ini. Upaya penekanan subsidi energi tersebut akan lebih baik lagi jika subsidi LPG 3 kg juga mulai dibenahi. "Apalagi, jika subsidi elpiji 3 kg juga mulai diberikan secara langsung dengan subsidi 100 persen (sesuai besaran yang ditetapkan pemerintah) bagi keluarga pelanggan listrik 450 VA dan 50 persen bagi keluarga pelanggan listrik 900 VA," pungkasnya. Jika hal ini bisa ditetapkan secara bertahap, minimal di Pulau Jawa saja yang tingkat electricity sudah hampir 100% dengan data pelanggan yang sudah baik, akan terjadi penurunan subsidi energi paling tidak 50% atau Rp60 triliun. Let's block ads! (Why?)

Pakar Usulkan Ini agar Subsidi Energi Ditekan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
WE Online, Jakarta -

Pemerintah diminta subsidi di sektor energi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah yang benar-benar sangat membutuhkan. Kondisi negara yang saat ini tengah dihantam gelombang pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum bagi negara untuk mengalokasikan subsidi energi tepat sasaran.

"Saat ini kesempatan bagi PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama mengingat keuangan negara terbatas," kata mantan Wakil Direktur Pertamina, Ahmad Bambang, dalam diskusi Zoom yang digelar MarkPlus, belum lama ini.

Baca Juga: Sejumlah Negara Longgarkan ‘Lockdown’, Harga Minyak Merangkak Naik

Pria yang juga pernah duduk sebagai komisaris Pertamina itu mengusulkan untuk menghapus BBM subsidi jenis Premium, paling tidak khususnya pertama kali dilakukan di Pulau Jawa.

"Lalu subsidi dialihkan ke BBM jenis Pertalite, tapi terbatas. Misalnya, hanya untuk angkot dan sepeda motor dengan kapasitas mesin maks. 150 cc. Pertalite yang disubsidi itu juga hanya disalurkan oleh SPBU tertentu, misalnya SPBU yang dekat terminal angkot atau jalur padat angkot sehingga memudahkan dalam pengawasannya," jelas pria yang juga terkenal sebagai pakar marketing tersebut.

Kemudian, lanjut pria yang akrab disapa Abe tersebut, tahap selanjutnya adalah Pertalite naik kelas dari semula RON 90 ke RON 91 sesuai standar Euro IV, lalu Pertamax dari RON 92 ke RON 94, sesudah itu ada Pertamax Turbo dengan RON 98. Ini dimaksudkan agar Indonesia bisa memenuhi Euro IV yang salah satu syaratnya adalah RON minimal 91.

"Jika sudah sesuai standar minimal Euro IV, lalu secara bertahap naik ke Euro V. Dengan demikian, lingkungan hidup akan lebih bagus akibat digunakannya energi yang lebih baik sehingga polusi turun. Kota-kota metropolitan dan wilayah Pulau Jawa harus mengalami perbaikan soal polusi. Namun, jangan lupa tetap memikirkan kemampuan masyarakat agar tetap mampu membeli," terang dia.

Ahmad Bambang juga mengusulkan sebaiknya pembangkit listrik di kota-kota metropolitan khususnya Jakarta dan Surabaya harus menggunakan bahan bakar gas semua.

Penjelasan Ahmad Bambang, jika sejumlah langkah tersebut bisa dilakukan, akan berdampak terhadap penurunan terhadap subsidi energi, lalu kualitas lingkungan menjadi lebih baik, Pertamina bisa tetap bertahan dan tumbuh, serta daya beli masyarakat masih mampu dan masyarakat juga mulai dididik untuk menggunakan energi yang lebih baik.

Secara teknis, imbuh penulis buku D'Gil! Marketing: Think Like There is No Box ini, dalam implementasinya nanti, harga Pertalite subsidi harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan harga Premium saat ini. Upaya penekanan subsidi energi tersebut akan lebih baik lagi jika subsidi LPG 3 kg juga mulai dibenahi.

"Apalagi, jika subsidi elpiji 3 kg juga mulai diberikan secara langsung dengan subsidi 100 persen (sesuai besaran yang ditetapkan pemerintah) bagi keluarga pelanggan listrik 450 VA dan 50 persen bagi keluarga pelanggan listrik 900 VA," pungkasnya.

Jika hal ini bisa ditetapkan secara bertahap, minimal di Pulau Jawa saja yang tingkat electricity sudah hampir 100% dengan data pelanggan yang sudah baik, akan terjadi penurunan subsidi energi paling tidak 50% atau Rp60 triliun.

Let's block ads! (Why?)