Pemprov DKI Rencanakan Rp171 Miliar Bantu Peserta Didik Tak Lolos Sekolah Negeri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan anggaran Rp171 miliar untuk bantuan peserta didik baru tahun ajaran 2020 yang tidak lolos sekolah negeri dan kategori tidak mampu. Nilai tersebut mencakup untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK. "Hasil padanan data dari Dinas Sosial total anggarannya Rp 171,065,500,000," ujar Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta, Catur Laswanto yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7). Catur menuturkan bantuan tersebut diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta. Sementara itu ia menjelaskan total anggaran yang akan diproyeksikan berasal dari 85.508 peserta didik berbagai jenjang yang diperoleh dari Dinas Sosial. Lebih lanjut, Catur menuturkan total pendaftar PPDB sebanyak 358.664 orang. Dari jumlah tersebut yang diterima di sekolah negeri sebanyak 232.653 orang. Kemudian, sebanyak 126.011 orang dinyatakan tidak diterima oleh sekolah negeri disaring untuk menentukan peserta didik dengan kemampuan ekonomi yang lemah. "Kenapa kami padankan data yang asal dari PPDB dengan data Bansos, karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah maka harus dipastikan bahwa mereka yang layak, mereka yang sudah masuk dalam data Bansos," jelas Catur. [did]

Pemprov DKI Rencanakan Rp171 Miliar Bantu Peserta Didik Tak Lolos Sekolah Negeri

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan anggaran Rp171 miliar untuk bantuan peserta didik baru tahun ajaran 2020 yang tidak lolos sekolah negeri dan kategori tidak mampu. Nilai tersebut mencakup untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

"Hasil padanan data dari Dinas Sosial total anggarannya Rp 171,065,500,000," ujar Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DKI Jakarta, Catur Laswanto yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7).

Catur menuturkan bantuan tersebut diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta.

Sementara itu ia menjelaskan total anggaran yang akan diproyeksikan berasal dari 85.508 peserta didik berbagai jenjang yang diperoleh dari Dinas Sosial. Lebih lanjut, Catur menuturkan total pendaftar PPDB sebanyak 358.664 orang. Dari jumlah tersebut yang diterima di sekolah negeri sebanyak 232.653 orang.

Kemudian, sebanyak 126.011 orang dinyatakan tidak diterima oleh sekolah negeri disaring untuk menentukan peserta didik dengan kemampuan ekonomi yang lemah.

"Kenapa kami padankan data yang asal dari PPDB dengan data Bansos, karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah maka harus dipastikan bahwa mereka yang layak, mereka yang sudah masuk dalam data Bansos," jelas Catur. [did]