Penaikan Iuran BPJS Saat Pandemi Dinilai Tidak Tepat

KETUA Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi covid-19 sangat tidak tepat. "Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit. Bukan dengan menaikkan iuran, apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini," kata Timboel saat dihubungi, Kamis (14/5). Timboel menekankan pemerintah seharusnya melihat kondisi daya beli masyarakat yang melemah akibat pandemi. Kebijakan penaikan iuran malah berpotensi meningkatkan jumlah peserta nonaktif. Akibatnya, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di rumah sakit semakin membesar. Baca juga: Tahun Ini, BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Rp 6,9 Triliun Lebih lanjut, dia berpendapat langkah yang diambil pemerintah sebaiknya cleansing data penerima bantuan iuran (PBI). Dirinya meyakini peserta kelas III saat ini masih banyak dihuni masyarakat mampu. "Bila memang penghuni kelas III mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI. Sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi," pungkas Timboel. "Presiden harus melakukan evaluasi kepada seluruh anak buahnya terkait JKN. Terutama evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan," tutupnya.(OL-11) Let's block ads! (Why?)

 Penaikan Iuran BPJS Saat Pandemi Dinilai Tidak Tepat
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

KETUA Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi covid-19 sangat tidak tepat.

"Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit. Bukan dengan menaikkan iuran, apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini," kata Timboel saat dihubungi, Kamis (14/5).

Timboel menekankan pemerintah seharusnya melihat kondisi daya beli masyarakat yang melemah akibat pandemi. Kebijakan penaikan iuran malah berpotensi meningkatkan jumlah peserta nonaktif. Akibatnya, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di rumah sakit semakin membesar.

Baca juga: Tahun Ini, BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Rp 6,9 Triliun

Lebih lanjut, dia berpendapat langkah yang diambil pemerintah sebaiknya cleansing data penerima bantuan iuran (PBI). Dirinya meyakini peserta kelas III saat ini masih banyak dihuni masyarakat mampu.

"Bila memang penghuni kelas III mandiri miskin ya masukkan saja ke PBI. Sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi," pungkas Timboel.

"Presiden harus melakukan evaluasi kepada seluruh anak buahnya terkait JKN. Terutama evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan," tutupnya.(OL-11)

Let's block ads! (Why?)