Perppu Penyiaran Penting untuk Wujudkan TV Digital

Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penyiaran dinilai penting dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Payung hukum itu untuk menyelamatkan kerugian negara akibat ketidakpastian perpindahan televisi analog ke digital. Wakil Ketua Dewan Pembina Asosiasi Televisi Digital Indonesia (ATVDSI) Bambang Harymurti mengatakan negara akan mendapatkan digital deviden dari migrasi siaran TV analog ke digital. Bonus digital itu mencapai Rp11 triliun per tahun. "Rp11 triliun pertahun dalam tujuh tahun itu sama dengan (membangun) Ibu Kota baru. Apa itu enggak disebut darurat (untuk ada Perppu Penyiaran)," ujar Bambang dalam diskusi virtual Crosschek Medcom.id, Minggu, 19 Juli 2020. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Perppu, kata Bambang, dapat memperlihatkan partai poltik yang memiliki kepentingan dalam menghambat terwujudunya digital TV. Pasalnya, DPR punya waktu tiga bulan untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang (UU) yang baru. Partai yang menunjukkan menentang aturan ini otomatis mendukung hilangnya keuntungan negara Rp11 triliun per tahun. Hal tersebut tentunya dapat menjadi amunisi untuk partai pendukung TV digital dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kalau kalian menolak (Perppu Penyiaran) sama saja menghilankan lebih dari Rp11 triliun per tahun sehingga oknum yang ingin (menghambat) digital TV harus bagi-bagi (uang) yang superbesar untuk meyakinkan partai," tutur dia Baca: Presiden Diharap Serius Terkait Migrasi Penyiaran Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Don Bosco Selamun. Dia mendorong adanya Perppu Penyiaran. Ia melihat negara telah kehilangan keuntungan yang besar dari digital deviden. "Saya heran kenapa pemerintah begitu tunduk kelompok kecil, untuk membuat ini (digital TV) tidak maju dan tetap ditempat," tutur Don Bosco.  (OGI) Let's block ads! (Why?)

 Perppu Penyiaran Penting untuk Wujudkan TV Digital
Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penyiaran dinilai penting dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Payung hukum itu untuk menyelamatkan kerugian negara akibat ketidakpastian perpindahan televisi analog ke digital.
 
Wakil Ketua Dewan Pembina Asosiasi Televisi Digital Indonesia (ATVDSI) Bambang Harymurti mengatakan negara akan mendapatkan digital deviden dari migrasi siaran TV analog ke digital. Bonus digital itu mencapai Rp11 triliun per tahun.
 
"Rp11 triliun pertahun dalam tujuh tahun itu sama dengan (membangun) Ibu Kota baru. Apa itu enggak disebut darurat (untuk ada Perppu Penyiaran)," ujar Bambang dalam diskusi virtual Crosschek Medcom.id, Minggu, 19 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perppu, kata Bambang, dapat memperlihatkan partai poltik yang memiliki kepentingan dalam menghambat terwujudunya digital TV. Pasalnya, DPR punya waktu tiga bulan untuk mengesahkan perppu menjadi undang-undang (UU) yang baru.
 
Partai yang menunjukkan menentang aturan ini otomatis mendukung hilangnya keuntungan negara Rp11 triliun per tahun. Hal tersebut tentunya dapat menjadi amunisi untuk partai pendukung TV digital dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
"Kalau kalian menolak (Perppu Penyiaran) sama saja menghilankan lebih dari Rp11 triliun per tahun sehingga oknum yang ingin (menghambat) digital TV harus bagi-bagi (uang) yang superbesar untuk meyakinkan partai," tutur dia
 
Baca: Presiden Diharap Serius Terkait Migrasi Penyiaran
 
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Don Bosco Selamun. Dia mendorong adanya Perppu Penyiaran. Ia melihat negara telah kehilangan keuntungan yang besar dari digital deviden.
 
"Saya heran kenapa pemerintah begitu tunduk kelompok kecil, untuk membuat ini (digital TV) tidak maju dan tetap ditempat," tutur Don Bosco.
 

(OGI)

Let's block ads! (Why?)