Perpres Pelibatan TNI Tangani Teroris Didorong Segera Disahkan

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mendorong peraturan presiden (perpres) terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme segera disahkan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Jika tidak dibuat justru presiden bisa dituduh melanggar undang-undang," ujar Willy kepada Medcom.id, Kamis, 21 Mei 2020. Peran TNI dalam menangani terorisme masuk dalam kategori operasi militer selain perang. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga diamanatkan operasi militer selain perang perlu dibentuk perpres. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Willy menjelaskan pembuatan perpres menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. DPR hanya berwenang untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanannya. Politikus Partai Nasdem itu menyebut banyak metode yang dapat dilakukan DPR dalam mengawasi jalanya perpres tersebut. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat dengan panglima TNI untuk mengevaluasi. "Bahkan temen-temen jurnalis kalau punya laporan hasil investigasi dapat dipakai sebagai landasan DPR untuk evaluasi," tuturnya. Sementara itu, pihak Istana menyebut persetujuan peraturan presiden (perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme tertahan di DPR. Pemerintah tak bisa mengesahkan peraturan itu tanpa persetujuan DPR. "Perpres harus dikonsultasikan dengan DPR dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh Presiden (Joko Widodo)," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020. Menurut dia, peraturan ini sudah diusulkan sejak September 2019 kepada DPR. Namun, DPR masih berdiskusi untuk meneruskan perpres itu. Sementara itu, pemerintah enggan ikut campur dengan urusan di DPR. "Saya tidak tahu bagaimana mekanisme DPR dalam pembahasan raperpres (rancangan perpres) ini, apa akan dimungkinkan rapat dengar pendapat (RPD) dan sebagainya? Tapi prinsipnya dari pemerintah ingin supaya perpres ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin," ujar Rumadi.  (SUR) Let's block ads! (Why?)

 Perpres Pelibatan TNI Tangani Teroris Didorong Segera Disahkan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mendorong peraturan presiden (perpres) terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme segera disahkan. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 43 I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 
"Jika tidak dibuat justru presiden bisa dituduh melanggar undang-undang," ujar Willy kepada Medcom.id, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Peran TNI dalam menangani terorisme masuk dalam kategori operasi militer selain perang. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga diamanatkan operasi militer selain perang perlu dibentuk perpres.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Willy menjelaskan pembuatan perpres menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. DPR hanya berwenang untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanannya.
 
Politikus Partai Nasdem itu menyebut banyak metode yang dapat dilakukan DPR dalam mengawasi jalanya perpres tersebut. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat dengan panglima TNI untuk mengevaluasi.
 
"Bahkan temen-temen jurnalis kalau punya laporan hasil investigasi dapat dipakai sebagai landasan DPR untuk evaluasi," tuturnya.
 
Sementara itu, pihak Istana menyebut persetujuan peraturan presiden (perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme tertahan di DPR. Pemerintah tak bisa mengesahkan peraturan itu tanpa persetujuan DPR.
 
"Perpres harus dikonsultasikan dengan DPR dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh Presiden (Joko Widodo)," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Menurut dia, peraturan ini sudah diusulkan sejak September 2019 kepada DPR. Namun, DPR masih berdiskusi untuk meneruskan perpres itu. Sementara itu, pemerintah enggan ikut campur dengan urusan di DPR.
 
"Saya tidak tahu bagaimana mekanisme DPR dalam pembahasan raperpres (rancangan perpres) ini, apa akan dimungkinkan rapat dengar pendapat (RPD) dan sebagainya? Tapi prinsipnya dari pemerintah ingin supaya perpres ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin," ujar Rumadi.
 

(SUR)

Let's block ads! (Why?)