Polemik Data Stok Vaksin yang Menghadang Program Vaksinasi Covid-19

Presiden Jokowi mengungkapkan masih ada 19 juta dosis vaksin di daerah-daerah yang belum digunakan. Sejumlah daerah mengeluh kehabisan stok vaksin hingga program vaksinasi nasional melambat bahkan ada yang menghentikan sementara. Kementerian Kesehatan merasa ketersediaan vaksin di daerah cukup, karena datanya belum diperbarui. Program vaksinasi nasional tersendat di tengah antusiasme masyarakat yang ingin divaksin. Masalahnya, jumlah vaksin yang tersedia dirasa kurang memenuhi permintaan masyarakat di sentra-sentra vaksinasi. Pemerintah merasa stok vaksin Covid-19 yang ada masih mampu mencukupi program vaksinasi di Indonesia. Namun, sejumlah kepala daerah malah mengeluh kekurangan pasokan vaksin untuk daerahnya. Pemerintah pusat bahkan terkesan menyalahkan pemerintah daerah yang sengaja menyimpan stok vaksin untuk vaksinasi kedua, karena takut tidak mendapatkan pasokan vaksin lagi. Saat rapat terbatas (ratas) Evaluasi PPKM Darurat pertengahan Juli lalu, Presiden Jokowi mengatakan masih ada 19 juta dosis vaksin yang ada di daerah-daerah dan belum disuntikkan kepada masyarakat. “Beliau (Jokowi) meminta agar segera dihabiskan saja. Karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, usai ratas tersebut. Padahal, saat itu sejumlah daerah mulai mengeluhkan stok vaksin yang sudah menipis di daerahnya. Bahkan sepekan setelah Jokowi mengatakan hal ini, sejumlah daerah mulai membatasi hingga menghentikan program vaksinasi karena stok vaksinnya habis.    Setelah bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (2/8), Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah pusat mempercepat pengiriman vaksin ke Jawa Timur. Dari pertemuan ini terungkap bahwa Jawa Timur mengalami kekurangan stok vaksin karena antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikuti program vaksinasi di Jawa Timur saat ini. Seharusnya, pemerintah bisa merespons hal ini dengan cepat. Dia pun meminta pemerintah mempercepat proses distribusi vaksin, agar program vaksinasi tidak terhambat. Sejauh ini, distribusi vaksin dari pemerintah ke Jawa Timur datang 2-3 kali dalam sepekan sebanyak 200-400 ribu dosis. Vaksin-vaksin ini masih harus dibagikan ke kabupaten dan kota di Jawa Timur. "Jawa Timur membutuhkan minimal 4,2 juta dosis untuk menjalani vaksinasi kedua," ujar La Nyalla. Dosis vaksin yang dikirimkan ini dinilai masih rendah dan kurang. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, total sasaran vaksinasi sebanyak 31.826.206 orang. Hingga 2 Agustus 2021, total vaksinasi dosis pertama sudah diikuti sebanyak 7.680.846 orang atau 24,13%, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 3.264.208 orang atau 10,26%. Tak hanya di Jawa Timur, sebagian besar daerah lain. Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, menyatakan sempat menghentikan program vaksinasi selama sepekan karena stok vaksinnya habis. Program vaksinasi baru akan kembali berjalan pekan kedua Agustus, setelah menerima 4.550 dosis vaksin pekan ini. Itu pun hanya difokuskan untuk pemberian vaksin kedua. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun mengaku mengalami kekurangan stok vaksin dan terpaksa harus membatasi program vaksinasi, hanya untuk pemberian vaksin kedua. Pemerintah Kota Semarang juga sempat menghentikan vaksinasi Covid-19 untuk suntikan pertama menyusul menipisnya persediaan vaksin di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Persediaan vaksin di Kota Semarang hanya tersisa 28.220 dosis yang hanya cukup untuk penyuntikan hingga 3 Agustus. Berbagai sentra vaksinasi telah ditutup sementara karena keterbatasan persediaan vaksin ini. Program vaksinasi hanya dibuka di beberapa puskesmas dan itu pun hanya untuk suntikan kedua. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan dan akan segera didistribusikan ke kabupaten dan kota provinsi tersebut. Tak hanya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, pengusaha yang membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi pun mengalami hal yang sama. Program vaksinasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah yang dilakukan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) pun terhambat karena kurangnya pasokan vaksin. Ketua Umum Hippindo Budiharjo Iduansjah mengatakan seharusnya mendapatkan jatah 600 ribu dosis untuk vaksinasi UMKM dan anggota-anggotanya di Pulau Jawa. Namun, hingga saat ini program vaksinasi UMKM baru menjangkau 200 ribu peserta, karena keterbatasan vaksinnya. "Kalau stok vaksinnya belum ada, mungkin program vaksinasi kami dihentikan sementara, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Budiarjo kepada Katadata.co.id, Rabu (4/8). Dia berharap stok vaksin ini segera ada, apalagi pemerintah telah meminta PPBI memperluas program vaksinasi UMKM ke Sumatra dan Sulawesi.    Menjawab permasalahan ketersediaan vaksin di daerah-daerah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyebabnya karena data stok vaksin tidak diperbarui. Makanya,

Polemik Data Stok Vaksin yang Menghadang Program Vaksinasi Covid-19
Presiden Jokowi mengungkapkan masih ada 19 juta dosis vaksin di daerah-daerah yang belum digunakan. Sejumlah daerah mengeluh kehabisan stok vaksin hingga program vaksinasi nasional melambat bahkan ada yang menghentikan sementara. Kementerian Kesehatan merasa ketersediaan vaksin di daerah cukup, karena datanya belum diperbarui. Program vaksinasi nasional tersendat di tengah antusiasme masyarakat yang ingin divaksin. Masalahnya, jumlah vaksin yang tersedia dirasa kurang memenuhi permintaan masyarakat di sentra-sentra vaksinasi. Pemerintah merasa stok vaksin Covid-19 yang ada masih mampu mencukupi program vaksinasi di Indonesia. Namun, sejumlah kepala daerah malah mengeluh kekurangan pasokan vaksin untuk daerahnya. Pemerintah pusat bahkan terkesan menyalahkan pemerintah daerah yang sengaja menyimpan stok vaksin untuk vaksinasi kedua, karena takut tidak mendapatkan pasokan vaksin lagi. Saat rapat terbatas (ratas) Evaluasi PPKM Darurat pertengahan Juli lalu, Presiden Jokowi mengatakan masih ada 19 juta dosis vaksin yang ada di daerah-daerah dan belum disuntikkan kepada masyarakat. “Beliau (Jokowi) meminta agar segera dihabiskan saja. Karena nanti akan ada dosis vaksin baru yang datang,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, usai ratas tersebut. Padahal, saat itu sejumlah daerah mulai mengeluhkan stok vaksin yang sudah menipis di daerahnya. Bahkan sepekan setelah Jokowi mengatakan hal ini, sejumlah daerah mulai membatasi hingga menghentikan program vaksinasi karena stok vaksinnya habis.    Setelah bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (2/8), Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah pusat mempercepat pengiriman vaksin ke Jawa Timur. Dari pertemuan ini terungkap bahwa Jawa Timur mengalami kekurangan stok vaksin karena antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikuti program vaksinasi di Jawa Timur saat ini. Seharusnya, pemerintah bisa merespons hal ini dengan cepat. Dia pun meminta pemerintah mempercepat proses distribusi vaksin, agar program vaksinasi tidak terhambat. Sejauh ini, distribusi vaksin dari pemerintah ke Jawa Timur datang 2-3 kali dalam sepekan sebanyak 200-400 ribu dosis. Vaksin-vaksin ini masih harus dibagikan ke kabupaten dan kota di Jawa Timur. "Jawa Timur membutuhkan minimal 4,2 juta dosis untuk menjalani vaksinasi kedua," ujar La Nyalla. Dosis vaksin yang dikirimkan ini dinilai masih rendah dan kurang. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, total sasaran vaksinasi sebanyak 31.826.206 orang. Hingga 2 Agustus 2021, total vaksinasi dosis pertama sudah diikuti sebanyak 7.680.846 orang atau 24,13%, sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 3.264.208 orang atau 10,26%. Tak hanya di Jawa Timur, sebagian besar daerah lain. Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, menyatakan sempat menghentikan program vaksinasi selama sepekan karena stok vaksinnya habis. Program vaksinasi baru akan kembali berjalan pekan kedua Agustus, setelah menerima 4.550 dosis vaksin pekan ini. Itu pun hanya difokuskan untuk pemberian vaksin kedua. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun mengaku mengalami kekurangan stok vaksin dan terpaksa harus membatasi program vaksinasi, hanya untuk pemberian vaksin kedua. Pemerintah Kota Semarang juga sempat menghentikan vaksinasi Covid-19 untuk suntikan pertama menyusul menipisnya persediaan vaksin di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Persediaan vaksin di Kota Semarang hanya tersisa 28.220 dosis yang hanya cukup untuk penyuntikan hingga 3 Agustus. Berbagai sentra vaksinasi telah ditutup sementara karena keterbatasan persediaan vaksin ini. Program vaksinasi hanya dibuka di beberapa puskesmas dan itu pun hanya untuk suntikan kedua. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan dan akan segera didistribusikan ke kabupaten dan kota provinsi tersebut. Tak hanya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, pengusaha yang membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi pun mengalami hal yang sama. Program vaksinasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah yang dilakukan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) pun terhambat karena kurangnya pasokan vaksin. Ketua Umum Hippindo Budiharjo Iduansjah mengatakan seharusnya mendapatkan jatah 600 ribu dosis untuk vaksinasi UMKM dan anggota-anggotanya di Pulau Jawa. Namun, hingga saat ini program vaksinasi UMKM baru menjangkau 200 ribu peserta, karena keterbatasan vaksinnya. "Kalau stok vaksinnya belum ada, mungkin program vaksinasi kami dihentikan sementara, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Budiarjo kepada Katadata.co.id, Rabu (4/8). Dia berharap stok vaksin ini segera ada, apalagi pemerintah telah meminta PPBI memperluas program vaksinasi UMKM ke Sumatra dan Sulawesi.    Menjawab permasalahan ketersediaan vaksin di daerah-daerah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyebabnya karena data stok vaksin tidak diperbarui. Makanya, Kemenkes menganggap stok vaksin di daerah masih aman. Menurut Nadia, saat ini masalah tersebut sudah diperbaiki. Jutaan dosis vaksin sudah dan akan didistribusikan ke daerah. "Kami sudah mendistribusikan pada pekan ketiga (Juli) itu 3 juta untuk vaksin dosis kedua dan yang pekan keempat ini ada sekitar 6 juta. Nanti kami akan kirim lagi sekitar 6 juta," kata Siti Nadia di Jakarta, Kamis (5/8). Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), total kedatangan vaksin di Indonesia hingga Selasa (3/8) berjumlah 179,4 juta dosis vaksin terdiri atas 144,7 juta dosis berbentuk bahan baku dan 34,7 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Dari bahan baku vaksin ini, PT Bio Farma (Persero) mengaku total vaksin yang sudah diproduksi BUMN ini hingga 26 Juli 2021 mencapai 90,1 juta dosis. Rinciannya, 65,8 juta dosis sudah memperoleh lot rilis dan 24,3 juta dosis masih menunggu lot rilis dari dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari data-data tersebut, artinya total vaksin jadi yang bisa digunakan untuk vaksinasi mencapai 100,5 juta dosis. Sementara Direktorat Jenderal (Ditjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes melaporkan hingga Senin (2/8), vaksin yang telah didistribusikan menuju 34 provinsi berjumlah 90,99 juta dosis. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, total dosis vaksin yang sudah digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia hingga 5 Agustus 2021 mencapai 71,04 juta dosis. Artinya, masih ada sekitar 20 jutaan dosis vaksin lagi yang seharusnya bisa digunakan. Siti Nadia mengatakan sebenarnya stok vaksin yang tersedia saat ini di fasilitas pemerintah pusat mencukupi untuk memenuhi permintaan daerah. "Kami punya stok cukup vaksin. Tapi harus dipahami bahwa vaksin itu tidak bisa sekaligus vaksinasi semua sasarannya, karena dosis vaksin juga datang bertahap," ujarnya. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mengikuti vaksinasi saat ini juga mempengaruhi persediaan vaksin di Tanah Air. Apalagi, sekarang usia sasaran vaksinasi semakin luas. "Sekarang ini vaksinasi tidak ada batasan khusus, artinya siapapun, usia di atas 12 tahun bisa divaksin. Jadi tentu harus cermat mengatur kuota vaksinnya," ujarnya. Meski begitu, Kemenkes meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak menerima vaksin dosis kedua tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan vaksinator. Masih ada waktu sampai 28 hari setelah dosis pertama disuntikkan. Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan swasta untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang divaksin. Kemenkes juga berupaya menambah tenaga vaksinator mengingat Indonesia akan menerima sangat banyak dosis vaksin pada Oktober 2021. "Oktober itu kemungkinan dua kali lipat dari yang saat ini kita terima jumlah vaksinnya. Tentunya kita harus segera menyuntikkan kepada masyarakat. Jadi memang harus segera diperluas (akses vaksin)," katanya. Progres Vaksinasi di Indonesia Masih Rendah Laju program vaksinasi Indonesia dibandingkan negara lain terlihat masih rendah. Data Satgas Covid-19 mencatat hingga 5 Agustus 2021, mencatat sebanyak 48,83 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin pertama dan 22,21 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Total vaksinasi yang sudah berjalan baru mencapai 34,11% dari target vaksinasi covid-19 nasional yang mencapai 208,26 juta dosis. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan saat ini jumlah penduduk yang sudah divaksin lengkap dua dosis, masih di kisaran 7,7%. Sedangkan untuk mencapai kekebalan kelompok harus 185 juta orang yang sudah divaksin. Artinya, masih jauh dari target. Salah satu masalah rendahnya progres vaksinasi ini adalah distribusi vaksin yang kurang baik. Menurutnya, distribusi vaksin menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan dan kuncinya di Kementerian Kesehatan. "Presiden sudah bilang ada pasokan vaksin impor yang menumpuk masih banyak, sementara animo masyarakat untuk vaksin tinggi, terlihat dari kerumunan orang yang mau divaksin di beberapa tempat,” kata Bhima. Menurutnya, gap pasokan vaksin tiap daerah bisa menyebabkan pemulihan ekonomi tidak serentak sehingga daerah yang vaksinasinya lambat, maka pemulihan ekonominya juga lambat. Melihat perkembangan program vaksinasi yang masih rendah, Presiden Jokowi meminta dipercepat dari rata-rata 1 juta per hari saat ini. Jokowi menargetkan Kementerian Kesehatan harus bisa menyuntikkan 2 juta dosis vaksin covid-19 per hari mulai Agustus. Target dinaikkan bertahap menjadi 3 juta per hari pada November mendatang. Lagi-lagi masalahnya apakah stok vaksin yang ada saat ini mampu untuk mengejar target tersebut? Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir juga mengaku kewalahan untuk merealisasikan percepatan vaksinasi yang ditargetkan Jokowi. Honesti mengatakan pasokan vaksin yang diproduksi perusahaannya tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari Presiden Jokowi. "Sampai hari ini kami sudah mendistribusikan lebih dari 95 juta dosis, memang kalau menurut arahan Presiden ingin meningkatkan kecepatan vaksinasi per hari menuju 2 atau sampai 3 juta per hari memang jauh dari cukup," ujarnya pada acara MUI bertajuk Komitmen Bersama Gerakan Nasional Majelis Ulama Indonesia, Selasa (3/8). Dia mengatakan kecepatan produksi dan distribusi vaksin akan ditingkatkan seiring dengan percepatan vaksinasi covid-19. Selain vaksin produksi Bio Farma, tambahan pasokan juga dipenuhi dari impor vaksin jadi dan vaksin hibah dari WHO dan negara sahabat. Adblock test (Why?)