PSBB Jilid II, Pegawai Bekerja di Kantor Paling Banyak 25 Persen

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta perkantoran swasta untuk dapat menaati sejumlah kententuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Salah satunya, pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor. "Pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu, 13 September 2020. Aturan tersebut juga diberlakukan untuk perkantoran pemerintah. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor maksimal 25 persen. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy Inspire Confuse Sad Baca: Jam Operasional dan Jumlah Penumpang MRT Disesuaikan dengan PSBB Jilid II Kendati demikian, kebijakan tersebut dikecualikan untuk sektor pelayanan publik yang membutuhkan banyak sumber daya manusia. Diizinkan menambah pegawai yang bekerja di kantor dengan tetap mematuhi protokol covid-19. "Misalnya terkait dengan kebencanaan terkait denggan penegakan hukum dan sektor-sektor lainnya," ujar dia. Anies menekankan aturan tersebut untuk mengurangi risiko terjadinya potensi penyebaran virus covid-19 di gedung perkantoran. Sebab, klaster perkantoran belakangan ini marak terjadi. "Gedung perkantoran ditemukan kasus positif maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu tetapi seluruh gedung akan ditutup selama tiga hari operasi," tegas dia. (JMS) Let's block ads! (Why?)

 PSBB Jilid II, Pegawai Bekerja di Kantor Paling Banyak 25 Persen
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta perkantoran swasta untuk dapat menaati sejumlah kententuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Salah satunya, pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor.
 
"Pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu, 13 September 2020.
 
Aturan tersebut juga diberlakukan untuk perkantoran pemerintah. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor maksimal 25 persen. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jam Operasional dan Jumlah Penumpang MRT Disesuaikan dengan PSBB Jilid II
 
Kendati demikian, kebijakan tersebut dikecualikan untuk sektor pelayanan publik yang membutuhkan banyak sumber daya manusia. Diizinkan menambah pegawai yang bekerja di kantor dengan tetap mematuhi protokol covid-19.
 
"Misalnya terkait dengan kebencanaan terkait denggan penegakan hukum dan sektor-sektor lainnya," ujar dia.
 
Anies menekankan aturan tersebut untuk mengurangi risiko terjadinya potensi penyebaran virus covid-19 di gedung perkantoran. Sebab, klaster perkantoran belakangan ini marak terjadi.
 
"Gedung perkantoran ditemukan kasus positif maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu tetapi seluruh gedung akan ditutup selama tiga hari operasi," tegas dia.
 
(JMS)

Let's block ads! (Why?)