Soal ASN Ikut Menikmati Bansos, Risma: Datanya dari Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan setiap bulan rutin memperbaiki data penerima bantuan. Namun semua dilakukan di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Perbaikan data kami lakukan setiap bulan secara rutin melalui daerah," kata Risma di Indramayu, Selasa, 23 November 2021.Menurutnya perbaikan data memang dilakukan oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana data penerima bantuan semua dari daerah. Risma mengatakan data penerima bantuan ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data sekunder penerima bantuan dipegang oleh Kementerian Sosial. Adapun data primer dimiliki oleh daerah. Sehingga ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang memperoleh bantuan sosial, maka Kemensos perlu mendapatkan masukan dari daerah. "Sesuai dengan perundang-undangan nomor 13 tahun 2011 bahwa data itu berasal dari daerah, jadi kita kembalikan ke daerah," tuturnya.Risma berujar, saat mengecek data ASN yang menerima bantuan, Kemensos menggunakan data sekunder sehingga ia perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun setelah dilakukan pengecekan oleh BKN, ternyata data yang diserahkan relatif sama dengan apa yang dimiliki oleh Kemensos. "Kami tahunya juga data sekunder, jadi kami cek apakah dia ASN. Kemudian kami cek ke BKN, ternyata BKN menyerahkan data ke kami relatif benar. Itu kita menganalisis dari data sekunder, karena data primer itu dari daerah," kata Risma.Baca Juga: Wakil Ketua MPR Prihatin Puluhan Ribu ASN Jadi Penerima Bansos Adblock test (Why?)

Soal ASN Ikut Menikmati Bansos, Risma: Datanya dari Daerah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan setiap bulan rutin memperbaiki data penerima bantuan. Namun semua dilakukan di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Perbaikan data kami lakukan setiap bulan secara rutin melalui daerah," kata Risma di Indramayu, Selasa, 23 November 2021.Menurutnya perbaikan data memang dilakukan oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana data penerima bantuan semua dari daerah. Risma mengatakan data penerima bantuan ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data sekunder penerima bantuan dipegang oleh Kementerian Sosial. Adapun data primer dimiliki oleh daerah. Sehingga ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang memperoleh bantuan sosial, maka Kemensos perlu mendapatkan masukan dari daerah. "Sesuai dengan perundang-undangan nomor 13 tahun 2011 bahwa data itu berasal dari daerah, jadi kita kembalikan ke daerah," tuturnya.Risma berujar, saat mengecek data ASN yang menerima bantuan, Kemensos menggunakan data sekunder sehingga ia perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun setelah dilakukan pengecekan oleh BKN, ternyata data yang diserahkan relatif sama dengan apa yang dimiliki oleh Kemensos. "Kami tahunya juga data sekunder, jadi kami cek apakah dia ASN. Kemudian kami cek ke BKN, ternyata BKN menyerahkan data ke kami relatif benar. Itu kita menganalisis dari data sekunder, karena data primer itu dari daerah," kata Risma.Baca Juga: Wakil Ketua MPR Prihatin Puluhan Ribu ASN Jadi Penerima Bansos Adblock test (Why?)